246 Lembaga di Rembang Dikucuri Dana Hibah

Rabu, 13 Maret 2019 | 20:27 WIB

 

Bupati Rembang Abdul Hafidz memberikan arahan kepada lembaga penerima bantuan hibah di Aula Lantai IV Kantor Bupati Rembang, pada Rabu (13/3/2019). (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Sebanyak 246 lembaga di Kabupaten Rembang menerima kucuran dana hibah dari pemerintah setempat. Hal itu diketahui saat sosialisasi syarat dan tata cara menerima bantuan hibah di Aula Lantai IV Kantor Bupati Rembang, pada Rabu (13/3/2019).

Bupati Rembang Abdul Hafidz berpesan, agar penerima dana hibah berhati-hati dalam penggunaannya, sebab semua penggunaan dana akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Hafidz mengimbau, agar tidak ada pemindahan proposal yang sudah diajukan ke pemerintah. Karena dana hibah yang telah dikucurkan nantinya akan dicocokkan dengan proposal pengajuan, hal itu juga berkaitan dengan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

“Saya berharap, proses penyaluran bantuan berupa dana hibah dapat disalurkan dengan baik dan tanpa terjadi penyelewengan, sehingga tidak ada yang berhadapan dengan penegak hukum,” tegas Bupati.

Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Abdullah Zawawi menegaskan, supaya penerima hibah segera menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan, termasuk pembuatan SPJ, harus selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

“Apabila nantinya BPK selesai melakukan pemeriksaan, namun SPJ belum bisa dipertanggungjawabkan, maka penerima hibah harus mengembalikan dana ke kas daerah,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data yang diterima mataairadio.com total dana hibah yang dikucurkan oleh Pemkab Rembang terhadap 246 lembaga sebesar Rp14 miliar lebih. Sedangkan pada tahun 2018 kemarin, total dana hibah yang digelontorkan pemerintah sebanyak Rp20 miliar lebih.

 

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



One comment
  1. Juki

    Maret 20, 2019 at 3:36 pm

    Ada kabar, pelaksanaan program bedah rumah th 2018, banyak masalah!! mulai penggunaan tidak sesuai spek, penyaluran tidak tepat sasaran dan sampai saat ini belum selesai pertanggungjawabannya. Salah satu yang bermasalah di desa gesikan kec sedan. Bagaimana Pemkab menyikapi ini? OPD yang melaksanakannya bagaimana? Mohon penjelasan.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan