2015, Deadline Kelengkapan Perizinan Tanjung Bonang

Selasa, 10 Maret 2015 | 19:15 WIB
Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Kabupaten Rembang. (Foto:RiF)

Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Kabupaten Rembang. (Foto: Rif)

 

REMBANG, mataairradio.com – Sejumlah perizinan ternyata masih belum dikantongi oleh Pelabuhan Tanjung Bonang untuk bisa beroperasi secara legal. Padahal, kelengkapan perizinan itu di-“deadline” beres pada 2015.

Setidaknya ada lima jenis perizinan yang belum dilengkapi pelabuhan yang berlokasi di wilayah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke. Kelima izin itu ialah rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan, serta semua izin operasional dan izin pembangunan.

“Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp), lalu semua ijin baik ijin operasional maupun ijin pembangunan ditargetkan harus selesai pada 2015,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Rembang, Suyono.

Pada audiensi antara DPRD dengan PT RBSJ dan Pemkab Rembang di Ruang Badan Anggaran DPRD setempat, Selasa (10/3/2015) siang, Suyono sempat membeberkan pula, pihak Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, berjanji membantu fasilitasi dirampungkannya kelengkapan perizinan Tanjung Bonang.

“Untuk itu pun, kami berharap kepada DPRD Rembang agar membantu kami demi mempercepat proses ini,” tandasnya.

Hingga kini status Tanjung Bonang masih dianggap ilegal seiring belum lengkapnya dokumen perizinan. Meski demikian, pihak Kementerian Perhubungan tetap memberikan rekomendasi agar Pelabuhan Tanjung Bonang tetap beroperasi alias tidak ditutup.

“DLKp Pelabuhan Tanjung bakal ditetapkan terpisah dengan Pelabuhan di Tasikagung karena terganjal Perda RTRW Nomor 1 tahun 2010. Kawasan antara Sungai Kepel hingga Sungai Karanggeneng terdapat zona-zona lain di dalamnya,” terangnya.

Menurutnya, hal itu tidak dibenarkan karena melanggar hukum sehingga harus merubah Perda.

“Jadi untuk sementara yang kita ajukan dalam RIP, DLKp nya adalah mulai dari Sungai Nyamplung ke Sungai Kepel, sedangkan DLKR nya mulai dari Sungai Kepel hingga Sungai Pendok,” bebernya.

Suyono menambahkan, sesuai dengan hasil rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, Pelabuhan Tanjung Bonang tak boleh dihentikan operasionalnya.

“Operasional tidak boleh dihentikan, kecuali pembangunannya. Hasil risalah rapat di Jakarta pada November 2014, salah satu poinnya juga tidak boleh dihentikan. Sedangkan penyelengaranya operasional adalah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan