157 Bidan Desa Rembang Minta Diangkat PNS

Minggu, 27 September 2015 | 15:16 WIB
Logo Ikatan Bidan Indonesia (IbI).

Logo Ikatan Bidan Indonesia (IbI).

 
REMBANG, mataairradio.com – Sebanyak 157 bidan desa yang masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT) meminta Pemerintah Pusat mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Tuntutan itu mengemuka menyusul tidak adanya kejelasan mengenai nasib mereka, karena masa kerja bidan desa PTT dibatasi hanya dua kali kontrak atau 9 tahun. Setelah 9 tahun itu, nasib mereka tidak jelas.

Minggu (27/9/2015) sekitar pukul 11.00 WIB, 28 dari 157 orang bidan desa PTT di Rembang, berangkat ke Jakarta, untuk menyuarakan tuntutan tersebut di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

28 orang bidan desa PTT ini didampingi oleh Ketua dan Sekretaris IBI (Ikatan Bidan) Indonesia, sehingga jumlahnya menjadi 30 orang dan berangkat dalam satu bus.

Sesampainya di Jakarta, mereka akan bergabung dengan bidan desa PTT dari kabupaten lain di Indonesia untuk menggelar aksi nasional forum bidan desa PTT pada 28 September 2015.

“Kita langsung merapat di Kantor Menpan RB. Koordinasinya mulai pukul 04.30 WIB. Massa siap berorasi, sekitar pukul 06.00 WIB,” ungkap Koordinator Lapangan Bidan Desa PTT Rembang, Hosita.

Menurutnya, aksi kali ini sudah yang keempat, tetapi baru sekarang yang paling besar jumlah massanya. Tuntutannya pun, utamanya hanya agar mereka jadi PNS.

“Bidan desa PTT perlu diangkat menjadi PNS karena selama ini tidak ada kejelasan aturan. Pengangkatan sama sekali nggak ada dan kesejahteraannya juga nggak ada,” katanya.

Hosita menyebutkan, para bidan desa PTT itu, rata-rata mengabdi mulai tahun 2005 sampai tahun 2012. Pengangkatan menjadi PNS pernah ada di masa sebelum 2005.

“Sekarang kebijakan Pusat soal bidan desa PTT berubah. Misalnya cuti bersalin yang sebelumnya dapat tiga bulan. Sekarang cuma dua minggu saja cutinya,” paparnya.

Bidan PTT yang bertugas di Puskesmas Rembang II ini menjelaskan, bidan desa PTT selama ini mengampu kesehatan di tingkat desa dan menangani lebih dari 1 desa per orang.

“Rembang kekurangan bidan. Satu orang ada yang mengampu 2 desa. Tapi kenapa, Pemerintah seolah tidak mau tahu dengan masa depan kami,” tegasnya.

Hosita yang merupakan warga Dukuh Rumbutmalang Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang mengaku tidak tahu apa langkah berikutnya setelah aksi di Jakarta nanti, tidak berbuah hasil.

“Belum tahu tindak lanjutnya, kalau tuntutan kami tidak direspon. Kita koordinasikan dengan forum bidan desa PTT lebih dulu, nanti,” ujarnya.

Dia mengklaim, kepergian para bidan desa PTT ke Jakarta, tidak mengganggu pelayanan kesehatan di desa setempat karena mereka sudah meminta tolong bidan desa terdekat, untuk mengkaver sementara.

“Kita sudah koordinasi dengan bidan desa yang tidak berangkat. Terutama dengan bidan desa yang sudah PNS. Mereka mendukung kami, jadi mereka mau membantu mengkaver pelayanan sementara, hingga kepulangan kami dari Jakarta,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan