Warga Kelahiran 1 Juli Gratis Urus SIM

Wednesday, 17 June 2020 | 15:50 WIB

Ilustrasi (Foto: mataairradio.com)

REMBANG, mataairradio.com – Kabar gembira bagi warga Rembang yang berniat membuat surat ijin mengemudi (SIM) secara gratis.

Untuk mendapatkan fasilitas pembuatan SIM secara gratis, pemohon perlu mempersiapakan beberapa persyaratannya.

Kasat Lantas pada Polres Rembang AKP Sri Martini saat dihubungi reporter mataairradio.com pada Rabu (17/6/2020) menyatakan bahwa pebuatan SIM gratis hanya berlaku selama satu hari, yaitu pada tanggal 1 Juli 2020.

Selain itu yang berhak untuk mendapatkan layanan tersebut adalah warga yang lahir pada tanggal 1 Juli karena bertepatan dengan ulang tahun Bhayangkara ke-74.

Karena di dalam aturan uang hasil pembuatan SIM masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga pihak kepolisian berencana menggandeng pihak ketiga.

“Ya syaratnya jika ingin mendapatkan pelayanan pembuatan SIM gratis, warga harus lahir di tangal 1 Juli dan mebuat SIM pada tanggal itu pula. Kita akan menggandeng pihak ketiga untuk kegiatan ini,” ungkapnya.

Meski demikian warga tidak serta merta mendapatkan SIM, prosedur harus tetap dijalani mulai dari pemeriksaan kesehatan, ujian tertulis, hingga simulasi berkendara.

Jika dinyatakan lulus maka seluruh administrasi akan digratiskan, namun jika dinyatakan tidak lulus maka bisa mengulanginya dikemudian hari dan sudah tidak mendapatkan layanan gratis tersebut.

“Prosedur tetap harus dijalankan, kalau lulus tes ya gratis,” pungkasnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60, Tahun 2016, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, menyebutkan perincian biaya pembuatan SIM. Tarif PNBP untuk penerbitan SIM A sebesar Rp120 ribu, SIM C Rp100 ribu, dan untuk biaya SIM D Rp50 ribu.

Penulis : Mohammad Siroju Munir
Editor : Mukhammad Fadlil




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan