Tidak Diloloskan, Bakal Calon Kades Kasreman Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 9 Oktober 2019 | 17:50 WIB
Siti Muayanah, salah satu Bakal Calon Kades di Desa Kasreman, Kecamatan Rembang yang tidak lolos seleksi, saat ditemui mataairradio.com di kediamannya, baru-baru ini. (Foto: mataairradio.com)

REMBANG, mataairradio.com – Salah satu bakal calon Kepala Desa Kasreman Kecamatan Rembang, Siti Muayanah akan menempuh jalur hukum. Hal itu ia lakukan, setelah dirinya tidak diloloskan sebagai Calon Kades oleh pihak panitia.

Sejak dirinya diputuskan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Panitia Pilkades, Siti mengaku belum menerima penjelasan secara tertulis, tentang penyebab dirinya tidak lolos.

Ia juga mengaku, saat mendatangi kantor desa dirinya hanya menerima surat keputusan penetapan Calon Kades Kasreman yang hanya berjumlah dua orang, dari total pendaftar sebanyak empat orang.

Berdasarkan informasi yang ia terima, alasan mengapa dirinya tidak diloloskan oleh Pihak Panitia adalah karena pernah tersandung kasus tindak pidana. Yakni menjual pupuk palsu merk eSPlus-36 yang menyerupai pupuk bersubsidi Pemerintah jenis SP-36.

Atas kasus tersebut Siti mendapat ancaman hukum pidana berupa kurungan penjara selama lima tahun, namun saat itu hakim hanya memvonis dua bulan penjara.

Dirinya tidak terima atas putusan Panitia Pilkades Kasreman yang tidak meloloskannya mengikuti pemilihan kepala desa.

Sebab menurutnya, kasus yang ia alami sama seperti yang terjadi di Desa Wonokerto-Sale, namun berbeda putusan.

Di Desa Wonokerto, ada seorang Bakal Calon Kades bernama Asrofil, juga seorang mantan narapidana tetapi lolos sebagai kandidat dalam pemilihan kepala desa.

Padahal aturan yang digunakan sama yakni mengacu pada Peraturan Bupati Rembang, Nomor 24, Tahun 2019.

Atas hal yang terjadi pada dirinya itu, Siti akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Semarang.

“Saya minta keadilan, masa Perbup sama kasus sama keputusan berbeda? Selain itu pihak Sekda kan sudah minta referensi dari pakar hukum UGM (Universitas Gajah Mada) dan menyatakan bahwa kami (mantan narapidana) yang di Rembang, itu harus lolos.

Ini akan tetap saya kejar dan bisa saja masuk ranah pidana,” ungkapnya saat ditemui reporter mataairradio.com pada Selasa (8/10/2019) pagi.

Ketua Panitia Pilkades Kasreman Muhamad Anwar menjelaskan, keputusan yang pihaknya ambil sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016, tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Anwar menambahkan, sebagaimana yang sudah diatur, bahwa bakal calon Kades yang merupakan seorang mantan narapidana dengan ancaman hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, harus sudah memiliki jeda lima tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara dan melakukan deklarasi publik bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana.

Pasal 22 Ayat (1) Huruf H, pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 sendiri, berbunyi; (bahwa Calon Kades) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

“Dengan acuan tersebut, Panitia Pilkades Kasreman tidak meloloskan Siti Muayanah, karena pernah diancam penjara selama lima tahun,” ungkapnya.

Selain itu berdasarkan surat keputusan dari Pengadilan Negeri Rembang, kata Anwar, vonis untuk Siti Muayanah teregister pada Tahun 2017, sehingga belum sampai masa jeda lima tahun.

Hal lain, yang membuat Siti tidak diloloskan pihak Panitia juga karena belum mengumumkan kepada masyarakat perihal dirinya pernah terjerat ancaman hukuman penjara selama lima tahun.

Sementara itu, terkait pendapat pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dimaksudkan Siti Muayanah, Anwar menilai, saat pakar hukum melakukan kajian bahwa yang ditulis tersebut keterangan tentang vonis, padahal dalam Perbub dijelaskan tentang ancaman.

“Dalam menangani persoalan ini kami sudah beberapa kali konsultasi dengan pihak Pemkab melalui Tata Pemerintahan dan Asisten I Setda Rembang.

Sehingga berani mengambil keputusan tidak meloloskan kedua Bakal Calon Kades yang merupakan seorang mantan narapidana,” terangnya.

Saat disinggung upaya Siti Muayanah membawa kasus ini ke jalur hukum, Anwar mempersilahkan, karena itu memang hak warga negara yang dilindungi Undang-undang.

“Yang jelas keputusan panitia sudah sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

“Intinya kami berpedoman pada Perbup, kami juga sudah beberapa kali konsultasi. Kami juga pernah ke Pengadilan untuk konsultasi,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Subakti saat dihubungi mataairradio.com menereangkan pihaknya sudah memberikan referensi yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, terhadap penafsiran salah satu pasal di Perbup Rembang Nomor 24 Tahun 2019.

“Adapun penafsiran itu digunakan atau tidak oleh panitia, sepenuhnya wewenang Panitia Pilkades,” katanya.

Penulis : Mohammad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan