Tetapkan Tersangka Kasus Kekerasan Wartawan, Polisi Tunggu Ahli

Friday, 28 October 2016 | 22:03 WIB
Sejumlah wartawan yang tergabung dalam PWI Kabupaten Rembang membentangkan spanduk bernada kecaman terhadap pihak PLTU Sluke sebagai buntut tindakan intimidasi, penghalang-halangan tugas wartawan, dan perampasan kamera jurnalis saat melakukan tugas peliputan kondisi kasus korban kecelakaan kerja di pembangkit itu, Jumat (19/8/2016) pagi. (Foto: Pujianto)

Sejumlah wartawan yang tergabung dalam PWI Kabupaten Rembang membentangkan spanduk bernada kecaman terhadap pihak PLTU Sluke sebagai buntut tindakan intimidasi, penghalang-halangan tugas wartawan, dan perampasan kamera jurnalis saat melakukan tugas peliputan kondisi kasus korban kecelakaan kerja di pembangkit itu, Jumat (19/8/2016) pagi. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Rembang membutuhkan satu lagi tambahan alat bukti sebelum menetapkan tersangka pada kasus kekerasan terhadap wartawan oleh oknum karyawan PLTU Pembangkitan Jawa Bali.

“Satu alat bukti tambahan yang saat ini kami butuhkan adalah keterangan dari ahli mengenai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ungkap Kepala Satreskrim Polres Rembang Iptu Ibnu Suka kepada wartawan, Jumat (28/11/2016).

Menurutnya, keterangan ahli tersebut penting guna melengkapi alat bukti yang saat ini sudah dikantongi penyidik. Pasalnya, penyidik sudah melakukan gelar perkara dalam kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan yang terjadi saat peliputan korban kecelakaan kerja PLTU PJB.

“Sejauh ini, kami baru mengantongi keterangan saksi saja. Kami masih perlu mendapatkan keterangan dari ahli mengenai Undang-undang Pers. Keterangan ahli itu mendukung penyelidikan kami,” tandasnya.

Polisi sudah memeriksa enam orang lebih saksi, masing-masing dari pihak korban (wartawan, red.) dan pihak PLTU PJB di Sluke. Namun polisi belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka, sejak kasus ini dilaporkan pada 19 Agustus lalu.

“Kami bukannya lamban. Dalam bekerja, kami selalu mengedepankan SOP. Kami tentu tetap berkomitmen (menuntaskan kasus ini). Namun tetap ada mekanisme, urutan-urutan tahapan yang tidak bisa ditinggalkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Advokasi PWI Jawa Tengah Zaenal Abidin Petir mengatakan, semestinya saat sekarang pihak Kepolisian Resor Rembang yang menangani kasus itu sudah menaikkan proses hukum dari penyelidikan ke penyidikan.

“Pemeriksaan saksi sudah selesai, barang bukti, dan alat bukti juga sudah didapatkan. Sudah selesai semuanya. Polres Rembang mau menunggu apalagi. Seharusnya proses hukum sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” ujarnya.

Petir juga mengatakan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan di Rembang oleh oknum pekerja PLTU PJB dipantau oleh publik secara luas. Pasalnya, kasus kekerasan terhadap wartawan ini menjadi satu-satunya di Jawa Tengah.

Lima wartawan diintimidasi dengan kata-kata “bakar” dan “bunuh” saat melakukan peliputan korban kecelakaan kerja pada lingkup PLTU, di RSUD dr R Soetrasno Rembang, 18 Agustus 2016.

Bahkan ponsel berkamera milik salah seorang wartawan sempat disita dan dihapus file gambar di dalamnya oleh oknum pekerja PLTU. Polisi telah memeriksa beberapa orang dari pihak PLTU terkait kasus tersebut.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan