Terkait Pembongkaran Tenda Pro-Kontra, Bupati Angkat Bicara

Senin, 13 Februari 2017 | 17:03 WIB

Tenda-tenda yang berdiri di kawasan pintu masuk akses menuju pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di area Gunung Bokong Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, dirobohkan satu demi satu oleh massa, Jumat (10/2/2017) selepas waktu isya atau sekitar pukul 19.45 WIB. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Bupati Rembang Abdul Hafidz angkat bicara tentang peristiwa pembongkaran tenda yang selama ini dipakai oleh masing-masing kelompok pendukung dan penentang pendirian pabrik semen di kawasan Gunung Bokong Desa Kadiwono Kecamatan Bulu.

Menurutnya, pembongkaran tenda tersebut dilatari oleh pemblokiran akses menuju tapak pabrik semen. Ia mengatakan menyayangkan tindak pemblokiran tersebut karena seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan, lantaran karyawan pabrik semen sekadar beraktivitas merawat alat.

“Saya sangat menyayangkan peristiwa pemblokiran akses menuju tapak pabrik semen milik PT Semen Indonesia dan pembongkaran tenda milik pihak pro maupun kontra pabrik semen. Beruntung tidak terjadi bentrokan fisik,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (13/2/2017) siang.

Bupati berharap masyarakat Kabupaten Rembang memelihara rasa aman dan nyaman. Untuk mewujudkannya perlu ada kesiapsiagaan dan koordinasi dari pihak keamanan, pemerintah, dan masyarakat.

“Pemblokiran juga menjadi salah satu penyebab warga melakukan pembongkaran. Selain itu warga menganggap, selama ini adanya tenda-tenda dari kedua pihak di dekat akses masuk pabrik menjadi salah satu simbol atau pemicu konflik,” ujarnya.

Dalam keterangannya, disebutkan tidak ada pembakaran tenda milik pihak kontra seperti yang tersebar luas di media sosial oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Apalagi pembakaran musala dan perlengkapan ibadah. Bupati mengamini keterangan polisi yang membantah kabar itu.

“Saya justru merasa resah ketika orang luar Rembang, dibilang provokasi tidak, tapi ikut-ikutan mendorong supaya ada pemblokiran. Mereka ini kita sayangkan. Saya berharap, jangan sampai ada pihak luar yang mengobok-obok ketentraman masyarakat di Rembang,” katanya.

Hafidz meminta kepada pemerintah kecamatan dan desa agar selalu berkoordinasi supaya tidak ada kesalahpahaman. Jika ada permasalahan yang menemui jalan buntu, ia menyarankan agar diselesaikan dengan duduk bersama melakukan musyawarah.

“(perlu) Ada komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas. SI sudah melakukan koordinasi, sedangkan pihak keamanan sudah memetakan permasalahan. Pemkab punya tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan untuk kebaikan bersama,” paparnya.

Melalui keterangan tertulis, Bupati juga menanggapi proses hukum yang ditempuh oleh pihak penentang pabrik semen ke Polda Jawa Tengah. Ia mempersilakan mereka melakukan upaya tersebut karena merupakan hak yang bersangkutan.

“Silakan saja (dilaporkan itu hak mereka. Kami hanya berharap jangan sampai seolah-olah ada masalah besar di Rembang. Sebab kenyataannya pembongkaran tenda-tenda tersebut tidak dilandasi niat untuk memecah belah, tetapi justru untuk menyatukan warga kembali,” katanya.

Sementara mengenai penyebaran berita di media sosial yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, masyarakat yang dirugikan bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Begitu pun dengan perlakuan tak menyenangkan atau hujatan yang dialami oleh kades oleh akun di medsos.

“Namun kami mengimbau agar tidak usah menempuh jalur hukum, karena mereka juga merupakan warga Rembang. Sebisanya semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah terlebih dulu,” demikian Bupati Rembang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan