Soal Kartu Merah SKPD, Bupati: “Terima kasih Masukannya”

Rabu, 20 Juli 2016 | 20:47 WIB
Bupati  Rembang Abdul Hafidz. (Foto: Pujianto)

Bupati Rembang Abdul Hafidz. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan terima kasih atas masukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar dirinya memberikan kartu merah bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berserapan anggaran minim.

Pemberian kartu merah itu dianggap efektif menyusul tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara yang diklaim menjadi lebih baik sejak pemberlakuan kalung merah terhadap mereka yang tidak disiplin masuk kerja (terlambat, red.) pada setiap harinya.

“Atas pandangan Fraksi PKB mengenai pemberian kartu merah bagi SKPD yang serapan anggarannya minim, terima kasih masukannya,” ujar Hafidz pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dengan agenda jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi di parlemen, Rabu (20/7/2016).

Mendengar jawaban Bupati tersebut, anggota parlemen sempat tidak cukup puas sehingga melancarkan interupsi, tetapi Hafidz lalu menyatakan, bahwa terkait hal itu agar dipertajam di masing-masing komisi dengan SKPD yang bersangkutan.

“Nanti dipertajam di masing-masing komisi dengan SKPD terkait,” ujarnya begitu diinterupsi oleh anggota parlemen dan tidak ada lagi adu argumen setelahnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Rembang Mohammad Imron meminta Bupati Abdul Hafidz agar memberikan kartu merah bagi SKPD berserapan anggaran minim supaya kegiatan pembangunan yang telah disepakati dibiayai tidak menjadi mandek.

Menurutnya, realisasi belanja pada APBD 2015 yang hanya 73,37 persen, menunjukkan jika birokrasi di daerah ini kurang profesional. Apalagi dari 73,37 persen itu, belanja modal yang menunjukkan pembangunan hanya 22,19 persen.

“Tidak melaksanakan lebih dari 25 persen program pada anggaran tahun 2015, bukan sikap profesional birokrasi, mengingat penyusunan RAPBD telah direncanakan secara matang oleh SKPD, TAPD, dan pembahasannya di DPRD cukup memakan waktu,” katanya.

Ia juga mengatakan, selagi kelayakan hukum, kelayakan politik, dan kelayakan anggaran tersedia, tidak ada alasan bagi birokrasi untuk menunda kegiatan yang telah diterapkan.

Imron menganggap birokrasi seolah hanya berani mengambil enaknya, tetapi tidak berani mengambil risiko, yang sesungguhnya jika memenuhi prosedur dan regulasi, maka akan bisa ditekan.

“Patut kiranya, setelah Bupati memberikan kartu merah kepada PNS yang tidak disiplin, sekarang saatnya memberikan kartu merah kepada SKPD yang serapan kegiatannya minim,” ujarnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan