Siasati Anggaran, KPU Kurangi Jumlah TPS dan Honor Badan Ad hoc

Sabtu, 5 Oktober 2019 | 07:47 WIB

Ketua KPU Rembang, Iqbal Fahmi. (Foto: mataairradio.com)

REMBANG, mataairradio.com – Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Rembang 2020 sudah ditandatangani pada 1 Oktober 2019 kemarin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mendapatkan anggaran sebesar RP21,25 miliar dengan rincian Rp250 juta akan diterima pada anggaran perubahan 2019 dan Rp21 miliar diserahkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2020.

Ketua KPU setempat Iqbal Fahmi saat ditemui reporter mataairradio.com pada Jumat (4/10/2019) siang menyatakan bahwa anggaran tersebut cukup untuk digunakan pada Pilkada 2020 mendatang. Namun dirinya memastikan ada beberapa kebijakan untuk menyiasati anggaran tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam Pemilu 2019, jumlah TPS di Rembang sebanyak 1300 TPS, dan untuk Pilkada 2020 pasti akan berkurang, disinggung jumlah TPS yang akan dikurangi, Iqbal enggan menjawab. Namun dari beberapa informasi yang dihimpun oleh reporter, pengurangan TPS berkisar antara 160-200 TPS.

Selain pengurangan TPS, pihak KPU juga akan mengurangi jumlah honor yang diterima oleh badan ad hoc (PPK, PPS dan KPPS), karena anggaran yang paling besar dalam pelaksanaan Pilkada adalah honor dari badan ad hoc. Honor PPK dalam Pemilu 2019 kemarin Ketua sebesar Rp1,8 juta sedangkan anggota Rp1,6 juta. Iqbal belum bisa memastikan berapa jumlah honor yang akan diberikan untuk badan ad hok.

“Ya insya Allah cukup Mas, strateginya kita kurangi jumlah TPS di Rembang. Selain itu honor badan ad hoc juga akan lebih kecil daripada Pemilu 2019 kemarin, doakan saja semoga lancar,” ungkapnya.

Pria asal Pamotan ini menambahkan bahwa tahapan pembentukan badan ad hoc akan dimulai awal Januari 2020 dengan masa kerja sepuluh bulan sejak dilantik untuk PPK dan sembilan bulan untuk PPS.

Selama tiga bulan terakhir tahun 2019, tahapan KPU sendiri adalah pembukaan (launching) Pilkada Rembang 2020 dan juga menyiapkan peraturan-peraturan yang akan digunakan selama Pilkada nanti. Walaupun masih berpedoman pada PKPU RI, namun tafsiran serta surat keputusannya ada pada KPU Daerah.

“November sampai Desember kita akan launching Pilkada, bentuknya apa nanti akan kita kabari. Selain itu menyiapkan peraturan yang akan digunakan selama Pilkada 2020,” pungkasnya.

Selain itu awal November nanti akan ada sosialisasi tentang penetapan batas minimal calon perseorangan.

Penulis : Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan