Serapan Anggaran Masih Minim di Awal Semester II

Senin, 25 Juli 2016 | 19:43 WIB
Menyikapi penyerapan anggaran Pemkab Rembang tahun 2016 dan antisipasi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, seluruh kepala SKPD dan camat dikumpulkan. Untuk kali ke sekian, mereka mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan di Lantai IV Gedung Sekretariat Kabupaten Rembang, Senin (25/7/2016), dari Kapolres dan Kajari Rembang.

Menyikapi penyerapan anggaran Pemkab Rembang tahun 2016 dan antisipasi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, seluruh kepala SKPD dan camat dikumpulkan. Untuk kali ke sekian, mereka mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan di Lantai IV Gedung Sekretariat Kabupaten Rembang, Senin (25/7/2016), dari Kapolres dan Kajari Rembang.

 

REMBANG, mataairradio.com – Tingkat serapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang masih minim hingga memasuki masa semester kedua tahun anggaran 2016.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan tidak pernah mengintervensi panitia pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga jika ada pihak yang mengintervensi agar dilaporkan kepadanya.

Menurutnya, saat ini Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sudah berjalan serta mendampingi pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen.

“Saya tidak pernah intervensi panitia pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau sampai tidak jalan, maka sangat keterlaluan dan kalau ada yang intervensi, laporkan saja,” tegasnya.

Di sisa waktu lima bulan pada masa tahun anggaran 2016, Bupati berharap agar kelompok kerja bergerak cepat dan tidak menghiraukan segala bentuk provokasi yang tidak jelas.

“TP4D sudah berjalan, PA dan PPK sudah rutin didampingi, kalau ada provokasi yang tidak jelas darimana asalnya, maka tidak usah ditanggapi. Selama tidak ada niat jahat, maka tidak akan jadi masalah,” tegasnya.

Menyikapi penyerapan anggaran Pemkab Rembang tahun 2016 dan antisipasi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, seluruh kepala SKPD dan camat dikumpulkan.

Untuk kali ke sekian, mereka mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan di Lantai IV Gedung Sekretariat Kabupaten Rembang, Senin (25/7/2016), dari Kapolres dan Kajari Rembang.

Kapolres Rembang AKBP Sugiarto meminta kepada setiap kepala SKPD agar tidak takut dan trauma dengan kejadian masa lalu (banyak pejabat dipenjara karena korupsi proyek, red.), selama proses dilalui sesuai aturan.

“Apabila ada kesalahan yang sifatnya administrasi, maka yang dikedepankan adalah Inspektorat. SKPD tidak usah kawatir apabila ada undangan dari aparat penegak hukum yang sifatnya klarifikasi,” ujarnya.

Kajari Rembang Nur Rohman mengatakan, pembentukan TP4D dari tingkat Pusat hingga kabupaten, belum banyak berdampak terhadap tingkat penyerapan anggaran.

“Apakah serapan anggaran yang rendah itu karena TP4D yang belum bisa berkomunikasi intens dengan SKPD atau karena kendala lain, perlu dievaluasi bersama,” katanya.

Sejak berdinas di Kabupaten Rembang, ia melihat tingkat penyerapan anggaran yang belum berjalan optimal dan diakuinya ada trauma SKPD dalam menjalankan pembangunan.

Anggota Komisi C DPRD Rembang Mohammad Imron yang ditemui secara terpisah membeberkan, tingkat penyerapan anggaran pembangunan pada tahun anggaran 2016, baru sekitar 27 persen.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan