Separuh APBD 2016 Rembang Belum Terserap

Rabu, 2 November 2016 | 14:35 WIB
Kepala Bappeda sekaligus Pj Sekda Rembang Hari Susanto (kiri) berbincang dengan Bupati Abdul Hafidz pada musyawarah rencana pembangunan kecamatan dalam rangka menyusun RKPD tahun 2016 Kecamatan Sarang, Selasa (2/2/2016). (Foto: mataairradio.com)

Kepala Bappeda sekaligus Pj Sekda Rembang Hari Susanto (kiri) berbincang dengan Bupati Abdul Hafidz pada musyawarah rencana pembangunan kecamatan dalam rangka menyusun RKPD tahun 2016 Kecamatan Sarang, Selasa (2/2/2016). (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan bahwa serapan anggaran secara keseluruhan pada APBD 2016 baru sekitar separuh atau 50-an persen.

APBD 2016 Rembang setelah perubahan September lalu bernilai Rp1,8 triliun, sehingga jika tingkat penyerapannya masih separuh berarti baru sekitar Rp900 miliar.

Ditemui seusai menghadiri silaturahmi antarumat beragama di Pendapa Museum Kartini Rembang, Rabu (2/11/2016) pagi, ia menjelaskan, hal itu karena SKPD sempat takut menyerap anggaran.

“Sampai Juli, dokumen pekerjaan yang siap dilaksanakan masih belum ada. Saya sendiri sempat pesimistis. Tetapi kami tetap berupaya dengan cara mengelar pertemuan rutin tiap Senin,” terangnya.

Dengan pertemuan Senin-an yang melibatkan seluruh camat dan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga sekretaris daerah, progresnya signifikan.

“Sejauh ini, serapan anggaran secara keseluruhan 50 persen. Hampir 60 persen. Sampai akhir tahun ini, harapan kami penyerapan bisa di atas 80 persen,” ungkapnya.

Tentang apakah capaian serapan anggaran yang tidak seratus persen itu mengecewakannya, Hafidz menjawabnya tidak karena pembangunan sempat diprediksi stagnan.

“Kalau kita lihat kegiatan yang sedang berjalan saat ini, progresnya tinggi. Bidang Kelautan misalnya 100 persen, DKK 100 persen, ke-PU-an 90 persen. Cukup progresif,” tandasnya.

Namun diakuinya ada dua kegiatan yang rentan molor dari jatah waktu penyelesaian, yaitu pembangunan Puskesmas Sluke dan pembangunan jetty di Kragan.

“Yang saya agak khawatir hanya Puskesmas Sluke dan jetty di Kragan. Puskesmas Sluke itu waktunya ngepres. Tetapi saya tetap yakin selesai, jika pekerja diperbanyak,” ungkapnya.

Hafidz memperingatkan, apabila penyelesaian pekerjaan terlambat, maka ada sanksi berupa denda 0,2 persen per hari. Bahkan bisa saja akan dilakukan putus kontrak.

“Kalau dari perhitungan tidak selesai tahun ini, ya kita putus kontrak. Pekerjaan yang kita bayar ya hanya yang sudah dikerjakan. Ini para PPK kita minta memacu pekerjaan,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan