Sebelas Orang Mengaku Wartawan Datangi Kantor Bupati Soal Pengadaan Seragam Batik

Selasa, 13 Maret 2018 | 18:51 WIB

Sebelas orang mengaku wartawan yang tergabung dalam Asosiasi Wartawan Indonesia (Awindo) mendatangi Kantor Bupati Rembang, Selasa (13/3/2018) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Sebelas orang mengaku wartawan yang tergabung dalam Asosiasi Wartawan Indonesia (Awindo) mendatangi Kantor Bupati Rembang, Selasa (13/3/2018) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Mereka bermaksud audiensi dengan Bupati Rembang soal kegiatan pengadaan seragam batik untuk aparatur sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun mereka ditemui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pakaian Batik Tradisional Edy Handoyo, Kepala Bagian Humas Kukuh Purwasana, dan Inspektur Kabupaten Rembang Fahruddin.

“Kami datang untuk meminta kepada Pemkab Rembang agar tidak main-main dalam pengadaan barang. Batik yang diadakan harus sesuai spesifikasi. Nggak usah main-main lah,” kata Ketua Awindo Rembang Zaenur Rochim.

Inspektur Kabupaten Rembang Fahruddin menjelaskan, sepuluh hari setelah akhir tahun anggaran 31 Desember, BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD.

Pemeriksaan rutin tahunan ini dimulai dengan audit pendahuluan. Audit antara lain dilakukan oleh BPK dengan basis risiko. Anggaran besar dan menjadi sorotan masyarakat, biasanya jadi sasaran audit.

Menurut Fahruddin, dalam mengambil bukti dalam proses audit pengadaan seragam batik ASN di Rembang, karena termasuk belanja barang habis pakai, maka BPK menggunakan model stok opname.

Penarikan seragam batik ASN lalu dikumpulkan jadi satu di Balai Kartini pada beberapa waktu lalu itu dalam rangka audit dari BPK. Apakah hasil audit mengungkap terjadi penyimpangan atau tidak, masih belum terbit.

“Kalau belum terbit LHP-nya, tetapi di-statement-kan; iya kalau benar (ada penyimpangan, red.), kalau tidak bagaimana. Nanti ditunggu laporan hasil pemeriksaannya,” katanya.

Seragam batik yang diperiksa BPK berasal dari proyek lelang tahun 2017 dengan pemenang PT Milenia Multi Prakarsa Jakarta. Nilainya Rp3,58 miliar lebih. 7.300-an lembar baju seragam batik dinas diperiksa.

Paling banyak adalah seragam batik ASN untuk Dinas Pendidikan. Sebab, jumlah guru ASN dari SD sampai SMP berjumlah ribuan. Seragam batik ini bermotif utama kawista dengan warna dominan hitam dan merah.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan