Satgas KKP Lakukan Pendataan Kapal Ditengarai Markdown

Sabtu, 10 Februari 2018 | 16:50 WIB

Laksamana Madya TNI (purn) Widodo. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairadio.com – Satuan tugas (Satgas) pengalihan alat tangkap bentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan pendataan kapal cantrang di Rembang yang ditengarai memanipulasi ukuran atau markdown.

Pendataan akan dilakukan selama dua hari, yakni pada Senin dan Selasa pekan depan.

Ketua Satgas Laksamana Madya TNI (Purnawirawan) Widodo mengatakan, pendataan akan dilakukan dengan mengumpulkan pemilik kapal di Kantor PPP Tasikagung.

“Target saya dua hari selesai. Kita kumpulkan di PPP Tasikagung,” katanya.

Pihaknya akan mengecek semua dokumen terkait kapal diduga markdown.

Meski jumlah yang tercatat markdown hanya 141 kapal, mantan Sekjen Kementerian Pertahanan ini menyebut angka itu bisa bertambah seperti saat pendataan di Tegal.

“141 cantrang yang markdown, tapi nanti bisa lebih. Kayak kemarin di Tegal juga lebih,” katanya.

Kepada mataairradio di Rembang, Jumat (10/2/2018) malam, Widodo juga mengatakan, setelah kapal terdata bobot mati atau grosston-nya secara benar, maka akan diberikan vehicle monitoring system (VMS).

“VMS ini untuk monitoring kapal. Jadi kapal ini nanti kemanapun bisa kita monitor. Makanya, wajib pasang itu,” katanya.

Tujuannya, kata dia, untuk memonitor pergerakan kapal.

Setelah dikasih VMS, pemilik kapal wajib membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai dengan alat tangkap yang dipilih, tapi bukan cantrang.

“Setelah membayar PNBP, (nelayan) baru diizinkan berangkat melaut lagi, tapi masih dengan alat tangkap yang lama,” katanya.

Pendataan serupa juga direncanakan dilakukan di Pati dan Batang, Jawa Tengah.

Widodo menambahkan kapal cantrang yang sudah sedemikian lama beroperasi, tidak membayar pajak dengan benar.

“Cukup banyak kapal yang ukuran senyatanya 100 groston, dicatatkan 30 gross ton, sehingga tidak membayar PNBP hingga puluhan tahun,” bebernya.

Karena terjadi manipulasi ukuran ini, maka secara izin sudah ilegal. Dalam hal ini, baik pemilik dan yang memberi izin bisa dikenai pidana.

Satgas pengalihan alat tangkap bekerja dengan melibatkan pihak kepolisian, Bakamla, kejaksaan, dan perbankan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan