Revisi UU Pilkada, Panwas Minta KPU Diperkuat

Kamis, 31 Maret 2016 | 18:33 WIB
Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto, Jumat (4/3/2016). (Foto: Pujianto)

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto, Jumat (4/3/2016). (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Rembang meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar memperkuat KPU dalam revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Perkuatan itu menurut Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto adalah dengan perbaikan kelembagaan. Perbaikan kelembagaan yang dimaksudnya adalah agar KPU diberikan tanggung jawab mengenai basis data pemilih.

“Soal data pemilih, KPU bisa menjadi semacam BPS-nya pemilu lah,” terangnya kepada reporter mataairradio Kamis (31/3/2016) sore.

Secara pejabat yang bertanggungjawab pun, juga diusulkannya dipegang tidak oleh kepala sub-bagian lagi, tetapi oleh seorang kepala biro. Selain itu, dukungan IT di KPU pun agar dioptimalkan.

“Perbaikan kelembagaan agar setiap kali pemilu digelar, data yang turun tidak selalu acak-acakan dan mesti menyita banyak waktu untuk coklit,” tandasnya.

Pihak Panwas Pilkada Rembang juga merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar dalam revisi UU Pilkada meng-“APBN”-kan saja semua fasilitasi kegiatan.

“Sebab, meskipun hibah untuk penyelenggaraan pilkada kemarin dilakukan oleh daerah, tetapi pencatatannya dilakukan di Pusat,” terangnya.

Perlakuan penggunaan anggaran pun, menurutnya, menjadi seperti jika hibah dari APBN. Ia mencontohkan pengenaan pajak restoran terhadap konsumsi di rapat-rapat panwas.

“Kami kemarin sempat adu argumen dengan auditor dari Inspektorat Rembang mengenai pengenaan pajak restoran,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku sudah membayar pajak restoran kepada Negara. Namun karena di daerah juga ada pajak restoran, maka daerah ikut mengutip pula pajak yang sama.

“Dengan begitu, pemotongan untuk pajak menjadi dobel. Daripada jadi polemik, mending di-“APBN-kan saja sekalian,” tegasnya.

Totok yang sesuai dengan SK dari Bawaslu masih legal sebagai Ketua Panwas Pilkada Rembang tetapi sudah tidak lagi menerima gaji pun usul, agar kewenangan panitia pengawas dalam penindakan terhadap politik uang diperkuat.

Penindakan terhadap pelaku politik uang direkomendasikannya agar bisa dilakukan untuk setiap orang, bukan terhadap tim kampanye saja.

Rekomendasi tersebut sudah disampaikannya antara lain kepada Anggota DPD RI Akhmad Muqowam saat reses, Rabu (30/3/2016) kemarin, dan kepada Bawaslu RI dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan