Rembang Turut Merespon Insiden Tolikara

Rabu, 22 Juli 2015 | 17:29 WIB
Bupati Rembang Abdul Hafidz. (Foto: Pujianto)

Bupati Rembang Abdul Hafidz. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang turut merespon insiden kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya sejumlah kios dan mushala di Tolikara, Papua, saat pelaksanaan shalat Idul Fitri, Jumat (17/7/2015) lalu.

Plt Bupati Rembang Hamzah Fatoni mengaku akan mengencangkan koordinasi di antara forum komunikasi pimpinan daerah agar situasi yang normal dan kondusif di daerah ini, bisa terus dipertahankan.

“Pantauan terhadap kondisi masyarakat akan kami giatkan, meski aparat keamanan bilang Rembang aman dan kondusif,” kata Hamzah di acara halalbihalal Pemkab Rembang di Pendapa Museum Kartini, Rabu (22/7/2015) pagi.

Respon atas insiden Tolikara itu diberikan oleh Pemkab Rembang setelah Abdul Hafidz yang baru lepas dari jabatannya sebagai Bupati melontarkan rasa kekhawatiran atas potensi meluasnya kerusuhan yang menyeret isu SARA tersebut.

“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang mengantisipasi menjalarnya gejala SARA (akibat disharmoni antar-umat beragama). Kami berharap agar setiap hal yang mengganggu keamanan, segera dikendalikan agar tidak berujung kisruh,” kata Hafidz di kesempatan tersebut.

Sebelumnya, sekelompok orang yang diduga jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mendatangi Mushala Baitul Mustaqin di Tolikara, Papua, saat umat Islam menggelar shalat Idul Fitri, Jumat (17/7/2015) pagi lalu.

Sekelompok orang ini melakukan protes lantaran pengeras suara yang digunakan dalam shalat Idul Fitri itu mengganggu acara yang juga tengah digelar umat GIDI. Satu mushala dan 63 kios milik warga terbakar dalam insiden tersebut. Sebanyak 153 penduduk juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan