Rembang Masih Perlu Tambahan 6.000-an Unit LPJU

Senin, 9 April 2018 | 18:39 WIB

Jalur Clangapan-Japerejo tepatnya Desa Sumberagung terlihat tidak ada LPJU. (Foto: Mohammad Siroju Munir)

 

REMBANG, mataairradio.com – Tingkat penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Rembang terbilang masih minim, sehingga Pemerintah menyatakan membutuhkan tambahan 6.000-an unit lampu PJU di berbagai titik.

Contohnya, di Jalur Clangapan hingga Japerejo Kecamatan Pamotan yang dinilai rawan kejahatan, karena ruas sepanjang sepuluh kilometeran itu, bahkan masih tanpa lampu penerangan jalan umum.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Suyono menyebutkan, pemerintah kabupaten setempat mengalokasikan dana sebesar Rp7,2 miliar untuk menambah jumlah lampu PJU di tahun 2018.

Namun menurutnya, anggaran sebesar itu hanya mampu untuk menambah sekitar 650 unit lampu PJU. Dari jumlah tersebut, nantinya akan dipasang secara merata di semua kecamatan di Rembang.

“Titik jalan yang rawan kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan, seperti di tikungan dan jembatan, akan kami prioritaskan untuk kami pasangi LPJU. Kami sudah menyurvei titik jalan yang akan dipasang LPJU,” terangnya.

Suyono menegaskan, penambahan LPJU pada tahun ini, lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Tahun 2017, Pemerintah memasang 141 unit LPJU, sedangkan tahun ini akan sebanyak 650 unit.

Tahun ini juga tidak ada bantuan LPJU dari Pemerintah Pusat. Soal biaya tagihan LPJU, sepenuhnya menjadi beban pihak Pemkab Rembang. Menurut Suyono, bantuan Pusat biasanya dalam rupa barang.

Sementara itu, selain menambah jumlah lampu penerangan jalan umum, pemerintah setempat juga akan menambah satu unit traffic light atau lampu lalu lintas yang rencananya dipasang di salah satu titik di Kecamatan Sale.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan