Rembang Belum Sepenuhnya Siap Dilimpahi Kewenangan Tera

Jumat, 11 Maret 2016 | 15:39 WIB
Balai Metrologi wilayah Pati melakukan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan di kompleks Balai Desa Sumber pada Rabu (12/11/2014). (Foto: Pujianto)

Balai Metrologi wilayah Pati melakukan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan di kompleks Balai Desa Sumber pada Rabu (12/11/2014). (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang belum sepenuhnya siap menjalankan pelimpahan kewenangan pengawasan tertib ukur dan timbangan (tera) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Rembang Muntoha, Jumat (11/3/2016) siang mengatakan, perlu ada semacam unit pelaksana teknis guna menjalankan fungsi pengawasan tera itu secara optimal.

“UPT butuh gedung dan peralatan, sedangkan Rembang belum ada,” terangnya kepada reporter mataairradio.

Rencananya dua jenis kebutuhan itu diajukan agar dibiayai Pemerintah Pusat. Namun meski kebutuhan tersebut belum bisa dicukupi dalam tahun ini, tetapi pihak Dinas Perindagkop dan UMKM akan memulai menjalankan pengawasan tera dengan mengawal pasar tertib ukur.

“Tahun ini tupoksinya kita mulai. Kita kawal pasar tertib ukur,” tandasnya.

Di Kabupaten Rembang, tertib ukur baru diberlakukan untuk Pasar Kragan. Tahun ini, Muntoha berencana menerapkan tertib ukur di Pasar Lasem, Pamotan, dan Rembang.

“Untuk kepentingan tersebut, kami sudah mengirimkan dua orang petugas untuk dilatih di (Balai Diklat Metrologi) Bandung,” ungkapnya.

Sebenarnya, jumlah petugas tera yang dibutuhkan minimal 3 orang. Tetapi karena sumber daya manusia yang tersedia terbatas, maka baru 2 orang yang dikirimkannya.

“Selain petugas tera, mestinya juga ada 1 orang pengamat atau pengawas ukur yang kualifikasi pendidikannya minimal D-III,” katanya.

Muntoha pun mengaku sudah melakukan studi banding ke Solo, karena kota tersebut sudah memiliki UPT Metrologi, lengkap dengan gedung.

“Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku, pengawasan tera menjadi wewenang pemkab,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai sosialiasi atas wewenang baru tersebut, pihak Dinas Perindagkop dan UMKM, akan melakukannya secara simultan ketika mengawal pasar tertib ukur.

“Hanya saja, untuk melakukan tera terhadap perangkat takaran di SPBU, kami masih menghadapi kendala,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk melakukan tera terhadap perangkat di SPBU, diperlukan alat khusus yang belum dimiliki oleh Pemkab Rembang.

“Tapi kami akan meminjam alat tera dari provinsi yang menurut rencana akan dipakai tiap tiga bulan sekali,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan