PWI Galang Pengawasan Partisipatif Tanpa Hoaks untuk Pilgub

Rabu, 24 Januari 2018 | 17:40 WIB

Kapolres Rembang AKBP Pungky Bhuana Santoso yang menjadi salah seorang narasumber pada sosialisasi itu menyatakan, pihaknya memiliki pasukan siber. Tugasnya menangani secara khusus tebaran hoaks. (Foto: Mukhammad Fadlil)

SULANG, mataairradio.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rembang menggalang pengawasan partisipatif tanpa hoaks untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.

Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi pengawasan partisipatif yang digelar melalui kerjasama dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rembang di Balai Pertemuan Kecamatan Sulang, Rabu (24/1/2018).

Sekretaris PWI Kabupaten Rembang Pujianto mengatakan, sosialisasi ini dilakukan antara lain karena akhir-akhir ini hampir semua kalangan menaruh perhatian serius terhadap ancaman hoaks.

“Menjelang Pilgub 27 Juni 2018, bukan tidak mungkin hoaks atau kabar bohong sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk merusak situasi kondusif,” katanya saat memberi sambutan di acara itu.

Bupati Rembang Abdul Hafidz melalui sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekda Rembang Noor Effendi menilai, sosialisasi pengawasan partisipatif tanpa hoaks tepat dilakukan pada menjelang Pilgub.

“Sebab di era sekarang, banyak informasi masuk ke masyarakat, baik melalui media massa maupun media sosial, yang belum tentu kebenarannya. Memberikan informasi yang benar bagi masyarakat jadi tantangan bersama,” katanya.

Masyarakat, menurut Bupati, perlu tahu isi Undang-undang Pers dan kode etik jurnalistik sebagai acuan. Tujuannya, agar publik tahu proses tugas kewartawanan.

“Masyarakat perlu paham mana sosok wartawan atau yang mengaku-ngaku wartawan,” katanya.

Kapolres Rembang AKBP Pungky Bhuana Santoso yang menjadi salah seorang narasumber pada sosialisasi itu menyatakan, pihaknya memiliki pasukan siber. Tugasnya menangani secara khusus tebaran hoaks.

“Hoaks adalah informasi yang sebenarnya tidak ada, tetapi diadakan, atau informasi yang memang ada, tetapi dihilangkan atau dikaburkan, bahkan dikembangkan sehingga menjadi berita bohong,” katanya.

Ia pun mengamini, berita hoaks berpotensi muncul pada masa menjelang Pilgub. Sosialisasi semacam ini menurutnya juga penting. Penyebar hoaks diancam dengan pidana penjara enam tahun.

Anggota Panwaslu Kabupaten Rembang Amin Fauzi mengatakan, masyarakat perlu berpartisipasi dalam melakukan pengawasan guna mewujudkan Pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Selain itu juga untuk mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat serta untuk mencegah terjadinya konflik. Hoaks perlu ditangkal untuk mencegah terjadinya konflik.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan