PRK Tuding SBAP Lakukan Pungutan Ilegal di Pelabuhan

Senin, 11 April 2016 | 17:28 WIB
Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang (Foto: Print Screen Google Map)

Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang (Foto: Print Screen Google Map)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak PT Pelabuhan Rembang Kencana menuding PT Samudera Bahari Allam Persada (SBAP) telah secara tidak sah melakukan pungutan bagi para pengguna jasa di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke antara lain jasa tambat, jasa labuh, dan jasa bongkar muat.

Pihak PT PRK juga menuding PT SBAP telah menyewakan lahan hasil reklamasi yang belum ada hak atas tanah di atasnya, alias tanah milik Negara. Padahal, menurut pihak PRK melalui juru bicaranya Bambang Wahyu Widodo menyebut SBAP sebagai perusahaan baru yang dibentuk tahun 2014.

“PT SBAP tidak memiliki izin Badan Usaha Pelabuhan, tidak memiliki izin SBNP, tapi memungut jasa tambat, jasa labuh, dan jasa bongkar kepada para pengguna pelabuhan,” tulis Bambang mewakili Direksi PT PRK melalui rilis yang diterima mataairradio, Senin (11/4/2016) siang.

Pernyataan sekaligus tudingan PT PRK ini merespon pemberitaan yang merupakan rilis dari PT SBAP yang disiarkan mataairradio.com pada 7 April 2016. (baca: http://mataairradio.com/berita-top/pt-sbap-bantah-menjadi-operator-tanjung-bonang)

PT SBAP menyebut dirinya sebagai investor lahan reklamasi pada Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang bekerjasama dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat) untuk dapat melakukan kegiatan bongkar muat pada titik alih muat di lahan reklamasi SBAP sendiri di luar HPL milik pemkab.

“Faktanya SBAP tidak pernah melakukan reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Jangankan melakukan kerjasama dengan PBM, untuk melakukan kegiatan pengelolaan di pelabuhan saja, seharusnya tidak diperbolehkan. Seolah-olah ada pembiaran dari aparat Kemenhub,” katanya.

Karena dianggap tidak sebagai investor di pelabuhan yang belakangan dikenal sebagai Tanjung Bonang, maka menurut pihak PRK, SBAP mestinya tidak boleh memanfaatkan tanah negara hasil reklamasi.

Melalui rilisnya, pihak PT PRK juga mempertanyakan pernyataan PT SBAP yang menilai PT PRK tidak memiliki investasi reklamasi pada Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.

“Padahal semua kegiatan reklamasi di areal di luar 8,1 hektare telah jelas dilakukan audit baik dari kantor audit independen yang ditunjuk oleh Dirut PT RBSJ maupun tim internal audit dari PT PRK sendiri, membuktikan aliran dana dan kontrak perjanjian dari PT PRK dan PT BAK,” tegas ia.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan