Polisi Kembali Sita Rp53 Juta, Aliran Pungli Didalami

Tuesday, 15 August 2017 | 18:05 WIB

Polisi menyita uang tunai sebesar Rp29.550.000 dari tersangka Agus Hari Prabowo (Kepala Seksi Kesyahbandaran PPP Tasikagung, red.), masing-masing Rp15 juta berupa uang yang diterima dari asosiasi nelayan dan Rp14.550.000 berupa yang hasil pungutan nelayan yang ada di dalam laci meja kerja melalui sebuah Operasi Tangkap Tangan, Senin (14/8/2017). (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak Kepolisian Resor Rembang kembali menyita uang, kali ini sebesar Rp53 juta, dari pejabat di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung bernama Agus Hari Prabowo setelah operasi tangkap tangan pungutan liar (Pungli) terhadap 90 nelayan cantrang pada Senin (14/8/2017) kemarin.

Uang Rp50 juta yang disita ini merupakan hasil pungutan yang sebelumnya telah disetorkan oleh pihak Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit. Polisi juga memastikan menahan tersangka yang merupakan Kepala Seksi Kesyahbandaran pada Kantor PPP Tasikagung, pada Selasa (15/8/2017) di sel tahanan Mapolres Rembang.

“Tersangka Agus Hari Prabowo kami tahan. Kemudian, kami menyita lagi uang Rp53 juta. Tersangka ini sebelumnya meminta uang di luar kutipan resmi yaitu sebesar Rp759.000 x 90 kapal atau Rp68.310.000. Asosiasi sempat ngasih Rp53 juta, dan Rp15 juta yang kemudian kami OTT. Nah, yang Rp53 juta itu kita sita juga,” kata Kasatreskrim Polres Rembang AKP Ibnu Suka.

Polisi kini menyelidiki kemungkinan pihak lain yang terlibat, termasuk pucuk pimpinan di Kantor PPP Tasikagung. Penyidik pun memandang perlu mendalami kemungkinan adanya pungutan liar serupa pada masa sebelumnya. Namun, pada saat sekarang, pihak Satreskrim Polres Rembang menyatakan terlebih dahulu fokus kepada penanganan kasus OTT terhadap Agus Hari.

“Pasti akan kita kembangkan ke pihak-pihak yang mungkin terlibat. Aliran uang atau kemungkinan ada pungutan liar di sebelum-sebelumnya, kita dalami. Ini kita fokus dulu terkait 90 nelayan di asosiasi. Soal mengarah ke pimpinan atau yang lain, kita dahulukan fakta yang ini terlebih dahulu,” kata Ibnu Suka kepada mataairradio.com.

Sebelumnya, dari sebuah operasi tangkap tangan (OTT) polisi menyita uang tunai sebesar Rp29.550.000 dari tersangka Agus, terdiri atas masing-masing Rp15 juta berupa uang yang diterima dari asosiasi nelayan dan Rp14.550.000 berupa yang hasil pungutan nelayan yang ada di dalam laci meja kerja.

Petugas juga menyita satu bendel kuitansi tanda terima dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit dan satu bendel Surat Tanda Setoran (STS) bukti yang dibayarkan ke Bank Jateng. Modusnya adalah meminta pembayaran Surat Izin Berlayar dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit melebihi dari ketentuan.

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Restribusi Daerah Provinsi Jateng mengatur bahwa untuk kapal nelayan cantrang dengan bobot mati 11 sampai dengan 30 gross ton (GT) dikenakan tarif sebesar Rp100.000 per GT. Sementara ada 90 kapal anggota asosiasi yang mengurus SIB.

“Jumlah anggota asosiasi ada 90 kapal dengan bobot bervariasi, sehingga tarif yang seharusnya dibayar, total untuk 90 kapal sebesar Rp260 juta. Namun faktanya tersangka meminta pungutan lagi per kapal sebesar Rp759.000 kali 90 kapal atau Rp68.310.000.

Jika tidak dibayarkan, maka SIB tidak akan dikeluarkan. Dengan ancaman tersebut, maka asosiasi akhirnya mengumpulkan lagi uang. Terkumpul Rp53 juta dan langsung diserahkan kepada Agus, tapi tersangka tetap meminta kekurangan yang Rp15 juta. Dan saat penyerahan uang sebesar Rp15 juta itu, kami melakukan tangkap tangan terhadap tersangka,” katanya.

Tersangka yang seorang aparatur sipil Negara dijerat dengan Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan