Pilkades Serentak Tahap II di Rembang Molor Lagi

Selasa, 6 September 2016 | 15:45 WIB
Balai Desa Joglo Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. (Foto: Pujianto)

Balai Desa Joglo Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak tahap kedua bagi 43 desa di Kabupaten Rembang yang sempat dijadwalkan pada Oktober mendatang, molor lagi.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Akhsanuddin, Selasa (6/9/2016) siang mengatakan kemoloran itu lantaran ada putusan Mahkamah Konsitusi menyangkut calon kepala desa yang tidak harus warga setempat.

“MK mengabulkan gugatan mengenai syarat calon kepala desa yang tidak harus warga desa setempat atau warga yang telah satu tahun tinggal di desa itu. Artinya warga luar desa bisa mencalonkan diri. Ini yang membuat kami harus mengubah draf peraturan bupatinya,” katanya.

Ia juga mengatakan belum bisa memperkirakan kapan Pilkades akan digelar, apakah bisa tetap digelar pada tahun ini atau justru akan molor di tahun depan karena menanti petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

“Ketentuan mengenai calon kades dari luar daerah akan dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, edaran dari Mendagri itu akan turun pada awal pekan depan. Setelah edaran itu turun, kita akan lakukan perubahan Perbup. Semoga cukup waktu jika pilkades pada tahun ini,” tandasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rembang Ilyas menyatakan ragu Pilkades bisa digelar pada tahun ini, meskipun pihaknya sangat berharap tak lagi ada molor pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak tahap kedua.

“Ragunya, karena sampai saat ini, Permendagri terbaru pasca-putusan MK belum turun. Turun pun, kita masih harus mengubah draf peraturan bupati. Itu butuh waktu juga. Kami sih masih sangat berharap, pilkades bisa digelar pada tahun ini,” katanya.

Menurutnya, selain persoalan menyangkut calon kepala desa yang kini boleh berasal dari luar daerah, ada problematika lain pada draf Perbup yang masih perlu dibahas secara lebih mendalam, yaitu menyangkut penetapan calon kades terpilih jika terjadi perolehan suara yang sama.

“Di Perbup, jika dalam Pilkades terjadi perolehan jumlah suara yang sama, maka dimenangkan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak di suatu wilayah pemilihan.

Misalnya calon A dari RT X dan calon B dari RT Y. Jika suara sama, maka A akan dinyatakan menang apabila perolehan suaranya di RT X lebih banyak dari suara calon B di RT Y.

Itu kalau beda RT. Kalau calon dari RT yang sama, jika suara sama, penyelesaiannya bagaimana, masih belum dibahas. Klausul soal pemilihan ulang pun belum dibahas secara terperinci. Saat disahkan, Perbup harus memuat kepastian hukum tentang Pilkades,” paparnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan