Pilkades Belum Terjadwal, Pj Kades Mulai Gusar

Kamis, 7 April 2016 | 18:54 WIB
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanudin saat berbincang dengan reporter mataairradio, Kamis (17/12/2015) siang. (Foto: Pujianto)

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanudin saat berbincang dengan reporter mataairradio, Kamis (17/12/2015) siang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Para penjabat kepala desa atau Pj kades di Kabupaten Rembang mulai gusar karena sampai Kamis 7 April ini pilkades serentak tahap kedua masih belum terjadwal.

Pemkab Rembang baru memberikan ancar-ancar pilkades pada bulan Juli mendatang.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanuddin mengakui banyak Pj kades yang mengeluh karena beban berat yang dipanggulnya seiring semakin besarnya dana desa.

“Namun karena peraturan bupati mengenai pilkades masih digodok, kami meminta para Pj kades agar bersabar,” ujarnya kepada reporter mataairradio.

Pj kades menurut ketentuan, mesti berasal dari PNS. Ada 42 desa yang dipimpin oleh Pj kades, baik itu yang berasal dari PNS sekdes atau dari unsur pemerintah kecamatan.

Mereka sudah bertugas selama satu tahun lebih karena pilkades serentak tahap kedua mestinya jatuh pada 2014-2015.

Lalu adakah tambahan penghasilan bagi para Pj kades yang berasal dari PNS? Menurut Akhsanuddin, mereka tetap diberi tunjangan seperti yang diterima kades.

“Besaran tunjangan sekitar Rp500 ribu per bulan. Jika dibandingkan dengan tunjangan PNS, nilai tunjangan itu sudah lebih besar,” terangnya.

Hanya memang, diakuinya, tugas Pj kades lumayan berat. Sebenarnya, para Pj kades yang PNS sempat menghendaki pencairan penghasilan tetap atau siltap kepala desa.

“Namun karena mereka PNS, maka jika siltap kepala desa itu dicairkan untuk Pj kades, bisa menjadi dobel anggaran,” tandasnya.

Meski demikian pada 2015, menurutnya, sempat ada Pj kades yang mencairkan siltap, sehingga dianulir. Pada 2016 ini, Pj kades diminta memilih antara menerima siltap kades atau menerima gaji PNS, agar tidak terjadi pembiayaan ganda.

“Pilihan ini kami atur secara jelas di perbup,” tegasnya.

Penjabat Kepala Desa Waru Kecamatan Rembang Puji Widodo menyebut tugas menjadi Pj kades sebenarnya tidak berat.

“Tetapi karena sumber daya manusia di desa belum sepenuhnya siap menjalankan dan mempertanggungjawabkan dana desa, maka beban yang kami pikul menjadi berat juga,” katanya.

Ia mengaku sudah sekitar setahun menjadi Pj kades dan akan habis masanya pada April ini. Soal tambahan penghasilan, Puji mengakui mendapat tunjangan Rp500 ribu per bulan.

“Kami berharap Pemkab Rembang segera menggelar pilkades serentak agar pemerintahan desa tidak terjadi kekosongan (setelah masa jabatan Pj kades berakhir April, red.),” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan