Pihak Pesantren Keberatan Diminta Hentikan Pembangunan Toko

Jumat, 9 Desember 2016 | 23:54 WIB
Bangunan calon toko milik pihak Pesantren Al-Barkah Desa Sulang Kecamatan Sulang yang berdiri di dekat Kali Precet wilayah Desa Kemadu Kecamatan Sulang. (Foto: mataairradio.com)

Bangunan calon toko milik pihak Pesantren Al-Barkah Desa Sulang Kecamatan Sulang yang berdiri di dekat Kali Precet wilayah Desa Kemadu Kecamatan Sulang. (Foto: mataairradio.com)

 

SULANG, mataairradio.com – Pihak Pesantren Al-Barkah di Desa Sulang Kecamatan Sulang angkat bicara ikhwal aksi unjuk rasa warga menuntut penghentian pembangunan calon toko di dekat Kali Precet, depan Gudang PT Sadana Arifnusa, wilayah Desa Kemadu kecamatan setempat.

Sesepuh Pengasuh Pesantren Al-Barkah KH Munawar ketika ditemui di kediamannya pada Jumat (9/12/2016), menyatakan keberatan dengan tuntutan sekelompok warga yang menginginkan penghentian proses pembangunan calon toko hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Pasalnya, menurut Mbah Munawar, saat pihaknya mulai mendirikan bangunan itu, tidak ada teguran dari pihak pemerintah desa, apalagi lahan yang dipakai itu adalah hibah dari seorang warga setempat yang kini mukim di Semarang bernama Suyut untuk kepentingan pesantren.

Belum lagi, sebelum unjuk rasa Kamis (8/12/2016) kemarin, ternyata sudah sempat dilakukan pertemuan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sulang yang dihadiri Camat, Kapolsek, Danramil, Kades dan Ketua BPD Kemadu, serta pihak pesantren, membahas pembangunan di lahan itu.

“Waktu pertemuan, Pak Camat menyampaikan, silakan pembangunan (calon toko di lahan hibah) jalan, sedangkan aliran sungai akan ditata. Pak Kades dan Ketua BPD juga diminta menyosialisasikan hal ini kepada warga. Itu sudah disampaikan atau belum, kok ada demo,” terangnya.

“Tanah yang kami dirikan bangunan calon toko itu hibah dari Pak Suyut. Waktu itu kami bertiga ketemu di Semarang. Memang belum ada hitam di atas putih. Tetapi apakah (lahan) itu tanah GG (government ground) atau tidak, ya kami tidak tahu,” sambungnya kepada mataairradio.com.

Meskipun demikian, pihaknya berkeyakinan tanah itu termasuk dalam deretan tanah sah milik Suyut, karena bidang tanah lain di sisi utaranya, merupakan tanah yang dikapling-kapling dan kini telah jatuh ke beberapa orang, termasuk Mbah Munawar, satu kompleks dengan lahan hibah.

“Kalau pun ada tanah GG, mungkin itu yang dekat jalan raya. Masih ada jarak beberapa meter antara jalan dengan bangunan calon toko,” sergah Qorib Said, adik Mbah Munawar yang turut mendampingi dalam menanggapi persoalan tersebut.

Mengenai bangunan yang dianggap memakan sungai, kiai yang kini mengasuh ratusan santri ini mengatakan bahwa pondasi bangunan dibikin sudah sejak 2012, dimana pada saat itu masih ada jarak dua meter antara pondasi dengan bibir sungai sisi belakang dan 0,5 meter sisi selatan.

“Jadi sejatinya bangunan tidak memakan sungai. Memang sisa tanah, dari pondasi ke bibir sungai, menjadi terhanyut sekarang. Tetapi itu yang dekat pondasi, yang sisi seberang tidak. Kalau tidak dipondasi, tanah yang sini (yang kini dipondasi) terkikis, karena sungai menikung,” katanya.

Sementara tentang kekhawatiran sekelompok warga yang mencemaskan air sungai akan mudah melimpas akibat bangunan, menurutnya, hal itu berlebihan, apalagi pemilik tanah di seberang sungai belum sekalipun menyampaikan komplain atau sekadar menyampaikan harapan.

“Intinya kami meminta solusi yang terbaik dan berharap agar pembangunan calon toko ini jalan terus untuk menghidupi pesantren. Soal status tanah, pihak pemerintah desa punya Buku C, silakan dibuka. Sementara ini, kami berhenti membangun, tapi mesti segera ada solusi,” ujar Qorib.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Desa Kemadu Taslim Widiyanto mengaku juga menginginkan solusi terbaik atas persoalan tuntutan sebagian warganya yang menuding pembangunan calon toko itu liar karena berdiri di atas tanah milik Negara, sehingga dituntut dihentikan.

“Dalam waktu dekat, kami akan menghadap Pak Bupati. Tentu bersama Pak Carik dan perangkat desa lainnya serta kelompok warga pengunjuk rasa. (Mengajak pihak pesantren) Kalau mau. Mungkin minggu depan. Tidak Senin karena libur. Kami akan minta solusi terbaik,” ujarnya.

Di tengah upaya mencari solusi terbaik, ia meminta kepada kelompok warga yang protes agar tidak menghadapi persoalan secara emosional, apalagi sampai bertindak anarkhistis, karena setiap tindakan ada konsekuensi hukumnya.

“Kalau pun menutup itu bukan wewenang warga. Ada prosedurnya. Kalau hasil akhirnya mesti ditutup, itu wewenang Satpol PP. Kami juga tak mau gegabah menghadapi persoalan ini. Intinya kami minta warga agar jangan sampai ada perusakan,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan