Perlu Validasi, Rembang Belum Dapat Kartu Tani

Jumat, 27 Januari 2017 | 17:40 WIB

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu saat memberikan sosialisasi kartu tani di Lantai IV Gedung Setda Rembang, Jumat (27/1/2017), Ia membenarkan bahwa Rembang belum mendapat kartu tani. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Para petani di Kabupaten Rembang masih belum mendapat bagian kartu tani setidaknya hingga Jumat 27 Januari 2017, padahal sejumlah daerah di Jawa Tengah sudah menerimanya.

“Rembang belum menerima kartu tani. Baru sosialisasi,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Suratmin saat dihubungi oleh mataairradio.com, Jumat (27/1/2017).

Menurutnya, pembagian kartu tani mesti didahului dengan tahap sosialiasi, kemudian akan dilanjutkan proses pendataan, lalu input data petani, baru akhirnya kartu tani bisa dibagikan kepada petani.

Kartu tani berbentuk mirip kartu ATM yang memuat data luas lahan yang dimiliki, jenis pertanian, hingga kuota pupuk yang diterima. Dengan adanya kartu tani, maka bantuan pertanian oleh pemerintah tidak salah sasaran.

Hingga saat ini, sudah 22 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdistribusi kartu tani. Pihak Pemerintah Provinsi menargetkan tahun 2017 ini seluruh petani di Jawa Tengah sudah akan mendapat kartu tani.

Sementara itu, saat sosialisasi kartu tani di Lantai IV Gedung Setda Rembang, Jumat (27/1/2017), Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu membenarkan Rembang belum mendapat kartu tani.

Menurutnya, penerbitan kartu tani membutuhkan pendataan petani secara valid. Data petani di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), katanya, masih perlu divalidasi karena diduga ada sebagian petani yang telah meninggal, tetapi masih tercantum.

“Saat ini data RDKK banyak yang tidak pas,mungkin ada yang sudah meninggal masih tercatat, kemudian tanahnya ada yang sudah dijual atau diwariskan dan sudah menjadi rumah. Kevalidan datanya baru sekitar 50 persen,” katanya.

Peni menjelaskan, pendataan petani melibatkan penyuluh, ketua kelompok tani dan gabungan kelompok tani, hingga petani yang bersangkutan. Petani yang memiliki atau mengerjakan lahan maksimal dua hektare, wajib didata.

“Kartu tani mengacu nomor induk kependudukan (NIK), agar tidak terjadi data ganda. Basis data ini juga akan diintegrasikan dengan data-data subsidi lain seperti data penerima beras bagi keluarga miskin (raskin),” terangnya.

Ia menerangkan, dengan kartu tani, petani akan mengetahui jatah pupuk dalam satu tahun yang berhak mereka dapat. Kartu tani, katanya, juga bisa digunakan untuk mengakses layanan pembayaran tagihan telepon dan menabung.

“Pemprov memiliki target tahap sosialisasi selesai bulan Februari, untuk pendataan selesai bulan April, input ke sistem antara bulan Mei hingga Juni, sehingga pada September 2017 nanti, kartu tani sudah bisa dibagikan,” tandasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan