Pendapatan Daerah Rembang Terancam Anjlok Tahun Depan

Kamis, 30 Juni 2016 | 14:02 WIB
Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 di Lantai IV Gedung Setda setempat, Kamis (30/6/2016) pagi. (Foto: Pujianto)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 di Lantai IV Gedung Setda setempat, Kamis (30/6/2016) pagi. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pendapatan daerah Kabupaten Rembang terancam anjlok pada tahun depan menyusul kebijakan pembatalan atau penghapusan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Pusat sebagaimana publikasi resmi pada laman resmi Kementerian Dalam Negeri, baru-baru ini mencantumkan pembatalan lima perda, salah satunya yang mengatur pajak daerah tersebut.

“Mengenai pembatalan perda itu, kami belum menerima rincian secara resmi, apakah penghapusan berlaku secara keseluruhan atau hanya pasal per pasal,” ujar Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hari Susanto.

Berbicara pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 di Lantai IV Gedung Setda setempat, Hari mengatakan, jika perda dibatalkan secara keseluruhan, maka pendapatan daerah akan turun signifikan.

“Kalau betul dibatalkan secara keseluruhan, kita harus memeras otak untuk berinovasi sehingga pendapatan kita tidak turun signifikan sebab nilai retribusi dan pajak daerah memberi sumbangan cukup besar,” terangnya pada musrenbang, Kamis (30/6/2016).

Ia menyebutkan, pendapatan daerah berasal dari pajak daerah mencapai Rp20 miliar per tahun, sedangkan yang berasal dari retribusi daerah Rp29 miliar lebih, sehingga totalnya mencapai Rp49 miliar.

“Kita perlu menunggu terlebih dahulu penjelasan resmi terkait dengan pembatalan lima perda itu sebelum menindaklanjut dengan penghapusan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya saat memberikan pengantar pada musyawarah tersebut.

Diberitakan sebelumnya, lima Perda yang dibatalkan antara lain Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Selain itu, juga Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hari Susanto mengatakan, pemerintah setempat akan melakukan tiga hal antara lain meninjau ulang perda-perda tersebut.

“Berikutnya, yang hanya perlu direvisi, maka direvisi. Tapi jika bertentangan dengan ketentuan di atasnya maka perda tersebut akan dihapus,” ujar dia kepada reporter mataairradio.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan