Pemerintah Kadiwono Persoalkan Status Tanah Pabrik Semen

Selasa, 24 Januari 2017 | 15:15 WIB

Kondisi pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk per Jumat 30 Desember 2016. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak warga dan Pemerintah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu mempersoalkan status tanah yang kini dipakai tapak pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Pasalnya, dokumen addendum analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pabrik semen menyebutkan bahwa status tanah tapak pabrik itu masuk wilayah Desa Pasucen dan Kajar Kecamatan Gunem.

Sementara menurut pihak Pemerintah Desa Kadiwono, pabrik semen plat merah berdiri di atas tanah yang secara administrasi masuk wilayah Kadiwono, sebagaimana yang tersiar di tiap pemberitaan media.

“Kami punya bukti SPPT dan sertifikat hak milik. Yang narik pajak juga Kadiwono. Kalau dokumen addendum Amdal menyebut tanah pabrik itu masuk Kajar dan Pasucen, itu tidak benar,” kata Kades Kadiwono Ridwan, Selasa (24/1/2017).

Bagi pihaknya, kejelasan tentang status tanah untuk tapak pabrik semen itu penting diurus sebagai asal usul kesatuan wilayah Desa Kadiwono yang harus dipertahankan. Apalagi, katanya, fakta hukum menguatkan Kadiwono.

“Wilayah Dringu, Ledok, dan Kalilateng masuk Kadiwono. Pojok timur laut pabrik ada delapan sertifikat yang menyebutkan masuk Kadiwono. Di dekat konveyer juga masuk. Radius 2,5 kilo pabrik masuk Kadiwono,” tandasnya.

Mengenai tidakkah tanah yang dipakai tapak pabrik semen itu merupakan tanah Perhutani, Ridwan menyebut ada tanah yasan (perorangan) di tengah lahan hutan atau disebut sebagai tanah enclave.

“Tanah yang dipakai tapak pabrik semen itu enclave atau tanah yasan yang berada di tengah-tengah wilayah Perhutani. Dulu sewaktu Bappeda menyusun Perda Tata Ruang memakai model pangkuan, bukan administrasi. Nggak koordinasi dengan desa,” paparnya.

Padahal jika pendekatan daerah pangkuan yang dipakai, maka menurutnya, Kadiwono dipangku oleh Desa Kajar Kecamatan Gunem dan Desa Ngampel Kecamatan Blora, sehingga Kadiwono justru akan masuk wilayah Desa Ngampel.

“Maka dari itu, dengan membawa bukti-bukti dokumen yang sah, kami akan menghadap Pak Sekda dan Pak Bupati untuk meluruskannya. Kalau nggak direspon, kita akan mengadu ke Gubernur bahkan Presiden kalau perlu,” tandasnya.

Menurut rencana, pihaknya akan sowan ke Sekda Kabupaten Rembang Subakti pada Rabu (25/1/2017). Pihaknya akan meminta petunjuk dan arahan. Sebab tahun 2012 lalu, persoalan tersebut sudah pernah diangkat, tetapi tidak direspon.

“Tuntutan kami adalah jika pada dokumen addendum Amdal tertuang pabrik dan segala utilitasnya masuk wilayah Pasucen dan Kajar, itu harus diubah sesuai fakta masuk wilayah Kadiwono. Kami mendukung pabrik semen, tetapi status tanah harus diluruskan,” tegasnya.

Dikonfirmasi mengenai polemik tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Agung Wiharto menyatakan mengikuti administrasi kabupaten dalam hal penyusunan dokumen addendum Amdal pabrik semen.

“Kalau kami ini kan ikut administrasi kabupaten. Silakan saja mana yang secara administrasi benar, yang penting komitmen kami tetap untuk masyarakat sekitar pabrik,” kata Agung melalui pesan singkat yang diterima wartawan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan