Pembatalan Perda Retribusi Dokumen Kependudukan Tidak Berdampak

Kamis, 23 Juni 2016 | 13:41 WIB
Pelayanan kebutuhan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, baru-baru ini. (Foto: suaramerdeka.com)

Pelayanan kebutuhan dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, baru-baru ini. (Foto: suaramerdeka.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil tidak berdampak terhadap kinerja pelayanan publik di daerah ini.

Pasalnya, sebelum Pemerintah Pusat membatalkan atau menghapus Perda tersebut, Pemkab Rembang sudah lebih dulu menganulirnya dengan Perda 12 Tahun 2011 yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setempat.

“Kami sudah sejak lama menggratiskan biaya atau retribusi untuk pencetakan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK, juga akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran. Sudah sejak 2013,” ungkap Daenuri, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

Dikonfirmasi reporter mataairradio mengenai tanggapan atas perintah pembatalan Perda Nomor 6 Tahun 2008 dari Pemerintah Pusat, pejabat asal Desa Pamotan Kecamatan Pamotan ini, justru mengaku berterima kasih karena pemerintah daerah tinggal langsung melaksanakan penghapusan.

“Jadi intinya, pembatalan Perda Nomor 6 Tahun 2008, tidak merepotkan kami atau publik dalam hal pelayanan dokumen kependudukan, justru jadi penegasan kalau apa yang sudah kami lakukan sejak 2013 itu membantu masyarakat,” tegasnya, Kamis (23/6/2016) siang.

Ditegaskannya pula bahwa dengan adanya pembatalan Perda tersebut, masyarakat tidak perlu panik, misalnya khawatir ada yang berubah dari hal pelayanan gratis dokumen kependudukan karena tidak ada pungutan dalam mencetak KTP, KK, dan akta kelahiran.

“Kami kini menunggu pengesahan hasil revisi Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, yang sudah kami ajukan ke Komisi A sejak 2015 dan dijadwalkan disahkan pada tahun 2016 ini. Sanksi berupa denda keterlambatan atas pengurusan akta kelahiran dihapus,” ujarnya.

Sebelum ada penyikapan berupa anulir Perda Nomor 6 Tahun 2008, pencetakan Kartu Keluarga dikenai retribusi sebesar Rp5.000, sedangkan SKTS atau surat keterangan tinggal sementara dikenai Rp10.000.

Begitu pun dengan sebelum pengesahan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2008, permohonan akta kelahiran bagi anak lebih dari 60 hari hingga satu tahun, dikenai denda mulai Rp10.000 hingga Rp100.000. Dengan revisi Perda ini nanti, permohonan akta kelahiran di rentang itu, gratis penuh.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan