PDIP Rembang Setuju Wacana Pilkada Tidak Langsung

Jumat, 29 November 2019 | 11:27 WIB

Ketua DPC PDIP Rembang Ridwan (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Wacana yang digulirkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pengembalian dari Pilkada langsung dimana kepala daerah dipilih oleh masyarakat menjadi Pilkada tidak langsung dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD mendapatkan tanggapan positif dari PDIP Rembang.

Ketua DPC PDIP Rembang Ridwan menganggap bahwa demokrasi di Indonesia yang sebenarnya bersifat perwakilan dan hal tersebut tertuang dalam salah satu isi dari Pancasila tepatnya sila ke-4.

Alasan bahwa maraknya praktek politik uang dan juga biaya pemilihan yang tinggi, dirinya menyatakan bahwa Pilkada langsung ataupun tidak langsung mempunyai potensi yang sama. Namun wacana yang digulirkan oleh Mendagri memang patut untuk dipertimbangkan.

Saat disinggung pengembalian pemilihan menjadi Pilkada tidak langsung otomatis menguntungkan partai besar seperti PDIP, Ridwan mengklaim bahwa hal tersebut bukanlah sebab namun akibat karena PDIP pada Pemilu 2019 lalu mampu memenangkan mayoritas kursi di DPRD maka hal tersebut bisa menjadi keuntungan. Namun prinsipnya demokrasi asli Indonesia bersifat perwakilan.

“Ya kalau PDIP mendapatkan keuntungan tersebut itu kan akibat Mas, bukan sebab,” ungkapnya.

Namun demikian pihaknya akan tetap mengikuti aturan yang dihasilkan oleh peerintah bersama dengan DPR RI terkait wacana pengembalian Pilkada langsung menjadi Pilkada tidak langsung.

Dirinya mengakui beberapa pakar berpendapat bahwa pengembalian tersebut seakan-akan menjadi sebuah kemunduran demokrasi. Namun sebagai politisi sekaligus akademisi, Ridwan mempunyai pendapat berbeda. Dan pendapatnya juga sejalan dengan Sekjend PDIP Hasto Kritiyanto terkait wacana tersebut.

“Memang ada pakar yang berpendapat jika wacana tersebut disetujui maka terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Tapi saya berpendapat lain boleh dong, bahwa saat ini demokrasi di Indonesia sangat liberal,” pungkas pungkas politisi sekaligus dosen hukum asal Kragan ini.

Wacana berbeda disampaikan oleh Syaikho Rosyidi akademisi dari STIE YPPI Rembang yang menganggap selama ini pilar demokrasi yang berperan hanyalah penyelenggara (KPU, Bawaslu) dan peserta atau partai politik. Sedangkan rakyat sebagai pemilih jarang sekali diikutsertakan dalam wacana demokrasi dan hanya menjadi objek saat pemungutan suara saja.

Jika hak rakyat yang sudah dinikmati dalam memilih pemimpin langsung direnggut kembali menurutnya bukan lagi kemunduran demokrasi akan tetapi mematikan demokrasi.

“Demokrasi kita sudah baik, hanya memang perlu dievaluasi, jangan sampai hak rakyat untuk memilih pemimpin direnggut kembali,” pungkasnya.

Penulis : Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan