Naskah Hibah Daerah Pengawas Pilkada Akhirnya Beres

Senin, 15 Juni 2015 | 17:43 WIB
Lambang Panwaslu Kabupaten Rembang.

Lambang Panwaslu Kabupaten Rembang.

 

REMBANG, mataairradio.com – Naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD kepada Panitia Pengawas (Panwas) untuk Pilkada Rembang tahun ini akhirnya beres setelah ditandatanganinya nota tersebut pada Senin (15/6/2015) siang. Anggaran untuk Panwas sementara ini dialokasikan Rp3,29 miliar.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto menyambut gembira penandatanganan NPHD. Dia pun langsung berangkat ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan NPHD itu guna diserahkan kepada Menteri Keuangan guna diregisterkan.

Soal realisasi anggaran yang jauh di bawah usulan Rp5,52 miliar, Totok mengaku sudah banyak yang terakomodir. Pemangkasan itu terjadi karena di dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2015, belum mengatur tentang adanya pengawas TPS dan masa tugas PPL yang hanya dua bulan dari mestinya enam bulan.

“Betul, sudah ditandatangani tadi. Ini saya langsung bawa ke Semarang. Ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Biar nanti dibawa langsung juga ke Kementerian Keuangan untuk diregisterkan. Banyak yang diakomodir.

Kita terima Rp3,2 miliar. Nanti kalau kurang, bisa usul tambah, terutama menyangkut pengawas TPS dan masa tugas PPL yang belum sinkron antara di Permendagri 44 dengan Undang-Undang Pemilihan Bupati,” terangnya.

Panwas Pilkada Rembang menyatakan, tidak ada hal prinsip yang terpotong akibat pemangkasan usulan anggaran kepengawasan tersebut. Semua kegiatan inti yang pokok atau mutlak digelar dipenuhi. Misalnya bimbingan teknis kepengawasan dan kampanye.

Totok menyebut, kegiatan inti tersebut menjadi prioritas, sedangkan kegiatan yang bersifat membebani anggaran karena kurang perlu, sudah ditiadakan sejak awal sebelum pengusulan. Lalu bagaimana dengan rekrutmen PPL yang kini telah berjalan, padahal anggaran honornya baru terkaver dua bulan.

Menurut Ketua Panwas, hal itu tidak menjadi masalah, sehingga tidak menghentikan proses rekrutmen PPL yang kini sedang dilakukan oleh tiap Panwas di level kecamatan. Komitmen Panwascam soal honor tidak terlalu mempersoalkan, sehingga pelantikan PPL belum akan mundur dari Ramadhan nanti.

“Tidak ada yang prinsip. Semua yang pokok dan mutlak, sudah dikaver. Misalnya bimtek kepengawasan dan kampanye. Kami tidak ingin membebani APBD sehingga yang kurang perlu sudah sejak awal kita tidak usulkan.

Kalau rekrutmen PPL oleh Panwascam, jalan terus. Soal pelantikan, karena bulan Puasa akan bisa lebih hemat,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Rembang Hamzah Fatoni menyatakan, semua anggaran pelaksanaan Pilkada tahun ini telah mencapai kesepahaman dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Sebelumnya, Pemkab telah meneken NPHD untuk KPU sebesar Rp17,2 miliar.

Selain kepada KPU dan Panwas, Pemkab Rembang juga menandatangani hibah untuk Polres sebesar Rp1,1 miliar, Kodim Rp150 juta, Linmas Rp522,6juta, dan Desk Pilkada Rembang Rp225juta. Pemkab mengklaim mendukung penuh kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan