Mulai Mei, PNS Rembang akan Diabsen Satpol

Selasa, 19 April 2016 | 16:14 WIB
Apel pagi di Halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang yang dipimpin Bupati Abdul Hafidz, Selasa (19/4/2016). (Foto: mataairradio.com)

Apel pagi di Halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang yang dipimpin Bupati Abdul Hafidz, Selasa (19/4/2016). (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Para pegawai negeri sipil di Kabupaten Rembang akan diabsen atau dicek kehadirannya oleh petugas dari Satpol PP, setiap pagi, mulai bulan Mei mendatang.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang, Selasa (19/4/2016).

“Mulai 1 Mei, saya ingin punya tekanan mental dan moral bagi kita semua. Saya ingin menerapkan nanti, setiap pagi, ada petugas dari Satpol PP yang berada di depan pintu untuk mengabsen dari semua karyawan (PNS),” ujarnya.

Menurutnya, petugas yang mengabsen akan memberi tanda bagi PNS yang tidak disiplin, yaitu tanda merah, sebagai sanksi moral guna perbaikan kedisiplinan para pegawai negeri sipil.

“Bukan apa-apa, bukan ingin mencari kesalahan atau memalukan orang, tetapi kita ingin baik bersama-sama. Itu salah satu langkah,” tandasnya.

Hafidz juga mengemukakan bahwa penekanan terhadap disiplin ini, meskipun kelihatannya masalah sepele, tetapi jika dibiarkan akan jadi masalah besar.

“Konkretnya, kalau ada karyawan (PNS) bertindak seenaknya sendiri dibiarkan, pasti yang lain akan bicara, sama-sama PNS kok dibiarkan. Kalau tak ditindak, kalau sudah merasuk kemana-mana akan jadi masalah besar,” tegasnya.

Pada saat memimpin apel pagi tersebut, Bupati juga membeberkan adanya puluhan PNS di berbagai instansi Pemkab Rembang yang tidak hadir di kantor sesuai waktu yang ditentukan.

“PNS punya waktu kerja yang telah ditentukan, tapi laporannya masih banyak yang tidak sesuai. Kalau tidak disiplin akan mengganggu tugas dan akan menjadi masalah besar. Kita prihatin ketika tadi laporan ada 6, 7, 8, dan 12 yang tidak hadir,” katanya menyebut PNS absen di sejumlah instansi.

Kepada para PNS dan pejabat di DPU Rembang, Hafidz meminta kepada mereka agar melupakan kejadian yang menimpa sejumlah petinggi dinas tersebut, tahun 2015.

“Kami tahu dan kita sudah melewati kegiatan, yang menurut kita semua, sangat mengerikan dan mengkhawatirkan (kasus korupsi di DPU). Jangan terus-teruskan. Itu sudah lewat. Tahun 2015 kita punya masalah, kita lewati. Ke depan kita anggap sudah tidak ada,” katanya menekankan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan