MUI Sarankan UMKM Urus Jaminan Produk Halal Beramai-ramai

Selasa, 3 Mei 2016 | 18:29 WIB
Ilustrasi. (Foto: kompas.com)

Ilustrasi. (Foto: kompas.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rembang menyarankan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM agar mengurus jaminan produk halal secara beramai-ramai atau kolektif.

Hal itu karena menurut Ketua MUI Rembang Zaenudin Ja’far, biaya untuk mengurus jaminan atau sertifikasi produk halal mesti ditanggung sendiri oleh pelaku usaha yang bersangkutan dan besarannya bisa terbilang tinggi.

“Kalau mengurus sendiri biayanya bisa sampai sekitar Rp3 juta untuk usaha kecil, sehingga bisa jadi berat bagi usaha yang baru berkembang. Kalau mengurus bersama-sama kan jatuhnya lebih ringan,” terangnya, Selasa (3/5/2016).

Ia menyebutkan, biaya yang timbul itu adalah untuk jasa audit di lapangan dengan besaran yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan masih ditambah biaya untuk akomodasi atau penginapan tim audit.

“Kalau tim audit turun, seluruh proses produksi akan dicek. Tim terdiri atas para pakar, termasuk misalnya ahli peternakan dan kesehatan. Biaya ada standarnya, sesuai jarak ke lokasi usaha dan item-item yang diaudit. Ada standarnya jadi tidak ada amplop di belakang,” tandas Zaenudin.

Mengenai jumlah usaha makanan yang baru sebanyak 20 unit yang telah mengantongi label halal, sedangkan jumlah usaha yang bergerak di sektor makanan mencapai ratusan, pihak MUI menyebut tingkat kemampuan pelaku usaha menjadi kendala utama.

“Rata-rata alasannya biaya. Sosialisasi sudah terus kita lakukan. Maka dari itu, kami sarankan untuk mengurus saja secara kolektif. Bisa dengan cara mengurus bareng-bareng untuk usaha yang berdekatan. Biaya akomodasi kan bisa ditanggung bareng-bareng, jadi lebih hemat,” tegasnya.

Soal cara mengurus label halal dari MUI, ia menjelaskan bahwa pemohon bisa datang konsultasi ke kantor Majelis Ulama Indonesia Rembang. Baru setelah itu, MUI Rembang yang akan meneruskan berkas usulan lengkap ke MUI Provinsi Jawa Tengah.

“Karena PP tentang Jaminan Produk Halal belum terbit, maka di tingkat kabupaten belum ada kewenangan menerbitkan jaminan produk halal. Kita juga belum ada perangkat laborat yang memadai. Jadi pemohon lewat MUI Rembang untuk diaudit oleh tim dari LPOM MUI Jawa Tengah,” ujarnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan