Menganggur, Kapal Cantrang Terancam Rusak Perlahan

Senin, 16 Januari 2017 | 15:36 WIB

Ratusan kapal cantrang milik nelayan dari berbagai daerah di Pesisir Kecamatan Rembang tampak masih berlabuh di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tasikagung hingga Senin (16/1/2017). (Foto: Pujianto)

 

KOTA, mataairradio.com – Ratusan kapal cantrang milik nelayan di Kabupaten Rembang terancam rusak secara perlahan lantaran sudah cukup lama dianggurkan alias tidak dipakai melaut sejak akhir Desember 2016.

Gara-garanya, nelayan ogah meneken surat pernyataan kesiapan mengganti cantrang dengan alat tangkap lain yang sah, sebagai syarat untuk penerbitan dokumen resmi berlayar seperti surat izin penangkapan ikan dan surat laik operasi.

Mereka berdalih tenggat waktu enam bulan atau sampai 30 Juni 2017 untuk mengganti alat tangkap terlalu singkat karena idealnya perlu waktu antara satu hingga dua tahun lantaran butuh biaya besar dan harus mengantre tenaga modifikasi kapal.

Musyafak, seorang nelayan cantrang berasal dari Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang mengakui, menganggurkan kapal terlalu lama di pelabuhan menjadi beban masalah baru. Mesin-mesin dan badan kapal menjadi rusak secara pelan-pelan.

“Kalau lama tidak dipakai, ya aki kapal bisa tekor. Mesin-mesin bisa macet. Badan kapal juga akan retak-retak. Kalau sudah begitu, butuh ongkos besar untuk bisa dipakai lagi. Bisa habis sampai Rp100 juta sampai Rp150 juta,” katanya.

Berdasarkan pantauan mataairradio.com, ratusan kapal cantrang milik nelayan dari berbagai daerah di Pesisir Kecamatan Rembang tampak masih berlabuh di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tasikagung hingga Senin (16/1/2017).

“Kami berharap kepada Pemerintah agar memberikan solusi terbaik kepada nelayan cantrang. Kalau bisa dilegalkan saja. Terus terang, kalau harus ganti alat tangkap hanya dalam waktu enam bulan, kami sangat keberatan,” keluhnya.

Sampai saat ini, menurutnya, belum ada nelayan cantrang yang membuat surat pernyataan siap mengganti cantrang dengan alat tangkap lain, sehingga belum ada yang datang ke Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai mengurus dokumen berlayar.

“Sampai saat ini belum ada yang mengurus surat izin berlayar, baik SIPI maupun SLO. Alasannya sama, soal surat pernyataan harus ganti alat tangkap dari cantrang itu. Anda tahu kan, soal ganti alat tangkap bisa habis Rp2 miliar lebih,” tegasnya.

Sebelumnya, Pihak Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kabupaten Rembang menyatakan belum ada satu pun dari nelayan cantrang yang mengurus surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat laik operasi (SLO) sebagai dokumen resmi berlayar.

Menurut Kepala Kantor PPP Tasikagung Sukoco, sempat ada sembilan orang nelayan yang menemuinya pada Kamis (12/1/2017) pagi, tetapi mereka baru sebatas bertanya lebih detail soal syarat mengurus SIPI dan SLO, yang mesti disertai pernyataan siap mengganti cantrang.

Ia mengakui, nelayan cantrang di Kabupaten Rembang tetap berharap agar penggunaan alat tangkap tersebut tetap diperbolehkan, tapi aturan telah jelas melarang penggunaan cantrang, sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan