MCK Alun-alun Mangkrak, Paguyuban PKL Siap Mengelola

Wednesday, 27 April 2016 | 13:43 WIB

Fasilitas MCK yang tidak difungsikan di sisi barat Alun-alun Rembang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Fasilitas mandi cuci kakus (MCK) di kawasan sebelah barat Alun-alun Rembang dibiarkan mangkrak tak difungsikan sejak selesai dibangun tahun 2014, sehingga pihak paguyuban pedagang kaki lima di areal setempat menawarkan diri mengelolanya.

Ketua Paguyuban PKL Alun-alun Rembang Jumadi menyatakan sudah mengajukan permintaan untuk mengelola fasilitas toilet melalui surat resmi kepada Bupati Rembang Abdul Hafidz.

“Kami, paguyuban PKL, sudah merencanakan konsep pengelolaan MCK alun-alun. Hasil pengelolaan toilet umum akan kami bagi tiga,” bebernya.

Ia menyebutkan, selain untuk kas PKL, uang hasil kutipan bagi pengunjung toilet umum juga akan dibagi untuk Pemkab Rembang dan petugas kebersihan.

“Persentasenya berapa, ya tergantung kesepakatan nanti. Jadi meskipun dikelola oleh paguyuban PKL, Pemkab Rembang juga tetap mendapatkan keuntungan,” jelasnya.

Jumadi berjanji, segala bentuk kerusakan MCK selama operasional akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak paguyuban PKL. Pihaknya pun secara berkala akan melakukan perawatan terhadap fasilitas toilet.

“Selama ini kami merasa kesulitan jika ada rombongan tamu di alun-alun. Sebab, selama ini biasanya menggunakan toilet Masjid Agung. Namun, jam 21.00 Masjid Agung sudah tutup. Terpaksa jika ada yang tanya toilet kami arahkan ke terminal,” tegasnya.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Rembang Endro Riyadi menyatakan, pengelolaan MCK yang dibangun dengan anggaran Rp98 juta ini menjadi wewenang pihak Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

“Itu tanggung jawab DPPKAD karena sudah menjadi urusan bagian aset. Kalau mau mengelola ya silakan koordinasi dengan DPPKAD,” terangnya.

Ia juga menyatakan banyak ditanyai sejumlah pihak yang tertarik mengelola fasilitas toilet yang selesai dibangun pada Desember 2014, termasuk dari kalangan paguyuban PKL.

“Iya banyak yang ingin mengelola. Ada dari Kunir-Sulang, ada dari PKL. Tapi saya katakan, itu ranah DPPKAD. Kalau kebersihannya memang masih wewenang Dinas Pekerjaan Umum,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan