Masih Ada Kuota 5.000-an Warga Miskin Jatah BPJS

Senin, 7 November 2016 | 19:54 WIB
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang Waluyo memaparkan bahwa Pemkab mengalokasi Rp2,5 miliar anggaran dari APBD untuk kepesertaan 17.000 orang warga miskin dalam BPJS Kesehatan tahun 2016. (Foto: mataairradio.com)

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang Waluyo memaparkan bahwa Pemkab mengalokasi Rp2,5 miliar anggaran dari APBD untuk kepesertaan 17.000 orang warga miskin dalam BPJS Kesehatan tahun 2016. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak Pemerintah Kabupaten Rembang meminta kepada pemerintah desa agar secepatnya mengusulkan warga miskin yang belum terkaver layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan.

Pasalnya, sampai dengan saat sekarang, anggaran yang disediakan oleh Pemkab Rembang guna mengkaver penerima bantuan iuran atau PBI bagi warga miskin yang belum tercakup JKN, masih belum terserap secara maksimal.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang Waluyo mengatakan, Pemkab mengalokasi Rp2,5 miliar anggaran dari APBD untuk kepesertaan 17.000 orang warga miskin dalam BPJS Kesehatan.

“Saat ini sudah 11.200 warga miskin (selain yang dulunya peserta Jamkesmas) yang kini masuk sebagai penerima bantuan iuran (PBI) JKN atau BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkab melalui APBD Kabupaten Rembang,” jelasnya.

Pada kesempatan dialog di Pendapa Kecamatan Rembang, Senin (7/11/2016), ia memaparkan, pengusulan warga miskin yang belum terdaftar dalam basis data terpadu BPJS Kesehatan, dilakukan melalui pemerintah desa masing-masing.

“Usulan disertai surat pengantar dari kepala desa, surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa dan camat setempat, dan dilampiri salinan kartu keluarga dan KTP yang masih berlaku. Masih ada waktu dua bulan untuk memaksimalkan kuota ini,” terangnya.

Menurut Waluyo, begitu persyaratan tersebut lengkap, pihak desa bisa mengirimkannya ke Kantor Dinsosnakertrans untuk dilakukan verifikasi. Jika benar warga tidak mampu dan masuk dalam daftar pemutakhiran basis data terpadu (PBDT), maka akan diterbitkan rekomendasi.

“Jika berkas usulan lengkap dan memenuhi syarat, kami akan merekomendasikan kepada pihak Dinas Kesehatan, yang selanjutnya diteruskan ke Kantor BPJS Kesehatan Rembang untuk proses penerbitan kartu, yang biasanya butuh waktu sekitar dua minggu,” katanya.

Ia menambahkan bahwa apabila kartu tersebut belum jadi, sedangkan calon pemegangnya keburu membutuhkannya untuk mengakses layanan di puskesmas atau rumah sakit, yang bersangkutan tetap bisa terlayani selagi sudah tercantum dalam basis data dan beres kepesertaannya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan