Masa Jabatan DPRD Hampir Habis, KPU Belum Tetapkan DPRD Terpilih

Kamis, 8 Agustus 2019 | 18:38 WIB

Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang. (Foto: sekretarisnew.blogspot.com)

REMBANG, mataairradio.com – Sejak penetapan DPRD Rembang terpilih ditunda 3 Juli 2019 lalu, hingga Kamis (8/8/2019) pagi pihak KPU Rembang belum ada tanda-tanda melakukan penetapan. Padahal, masa jabatan DPRD Rembang periode 2014-2019 selesai tanggal 14 Agustus 2019 atau kurang lebih seminggu lagi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika belum ada penetapan oleh pihak KPU, apakah masa jabatan DPRD yang lama akan diperpanjang.

Ketua KPU Setempat Iqbal Fahmi menyatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu intruksi dari KPU RI untuk melakukan penetapan. Karena saat ini masih ada gugatan dari Caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil III atas nama Joko Ujianto sehingga masih belum bisa menetapkan. Dirinya menerangkan jika joko Ujianto menggugat SK KPU Nomor 987 tentang penetapan hasil Pemilu tingkat nasional, sehingga tingkatan di bawahnya tidak bisa ditetapkan.

Iqbal berharap pihak-pihak yang berkepentingan terkait penetapan jangan khawatir karena Rabu (7/8/2019) kemarin Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberikan putusan sehingga secepatnya akan dilakukan penetapan.

“Ya kita masih menunggu salinan dan surat pengantar dari KPU RI, jika hari ini datang mungkin besok akan kita tetapkan,” ungkapnya.

Caleg terpilih dari Dapil Lasem-Sluke Anjar Krisniawan menyatakan tidak khawatir tentang lamanya penetapan oleh KPU Rembang. Dirinya yakin bahwa KPU akan segera menetapkan Caleg DPRD terpilih sebelum masa jabatan DPRD yang lama habis.

“Santai saja Mas, KPU tahu aturan kok. Pasti akan segera ditetapkan,” pungkasnya.

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Mohamad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan