Mangkir Paripurna, Ini Alasan Demokrat dan PKB

Kamis, 15 Januari 2015 | 19:48 WIB
Politisi Partai Demokrat Rembang Gunasih. (Foto:Pujianto)

Politisi Partai Demokrat Rembang Gunasih. (Foto:Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Sejumlah legislator yang absen pada sidang paripurna penetapan pengangkatan Wakil Bupati Abdul Hafidz menjadi Bupati mengaku kecewa oleh aksi di luar parlemen untuk menekan DPRD Rembang.

Kekecewaan itu pula yang membuat mereka memilih mangkir dari sidang paripurna di DPRD Rembang, Kamis (15/1/2015) siang, dan mengakibatkan gagal kuorum untuk yang ketiga kalinya.

Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih mengaku tidak ada instruksi dari pimpinan partai yang melarang hadir di sidang paripurna.

“Yang membuat (delapan anggota parlemen dari Partai Demokrat) absen di sidang kali ini, justru aksi dari perangkat dan kepala desa,” ungkapnya kepada mataairradio.

Perangkat dan kepala desa dianggapnya memaksa DPRD untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas.

“Apalagi, ada tindakan dari salah satu kades yang menirukan keterbatasan cara berjalan dari seorang anggota dewan dari Demokrat (Edi Kartono, red),” katanya.

Lalu kenapa, jika merasa tersinggung dengan sikap dari kepala desa, Fraksi Demokrat menandatangani pernyataan sikap siap hadir di sidang paripurna pada Kamis (15/1/2015) ini?

“Kami merasa terpojok dan tak berdaya di hadapan para kades. Kami takut sampai terjadi aksi anarkhis. Yang jelas-jelas tidak hadir saja diburu seperti itu kemarin,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Mohammad Imron juga menyatakan tidak diperintahkan oleh partai agar absen di sidang paripurna tersebut.

“Ketidakhadiran enam anggota dewan dari PKB dilatarbelakangi oleh sejumlah hal, salah satunya upaya ekstra parlemen untuk menekan DPRD,” ucapnya.

Imron menjelaskan, pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati karena pejabat sebelumnya berhalangan tetap merupakan keniscayaan yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Kami menyayangkan pihak-pihak yang menciptakan instabilitas politik dengan menekan DPRD. Padahal DPRD merupakan institusi yang berkewajiban memproses keniscayaan tersebut,” tegasnya.

Apalagi, isu tidak bisa dicairkannya dana desa dan tunjangan bagi perangkat desa yang sengaja diembuskan pada aksi para perangkat dan kepala desa, jika tidak segera ada Bupati definitif, jelas menyesatkan dan mengada-ada.

“Plt Bupati memiliki kewenangan untuk mencairkan dana-dana tersebut. Apabila selama ini alokasi dana desa dan tunjangan itu tidak bisa dicairkan, maka yang harus dipertanyakan adalah komitmen Plt Bupati terhadap desa, bukan malah status Plt Bupati yang belum menjadi Bupati definitif,” katanya.

Imron menegaskan, pembalikan logika tersebut, perlu segera diluruskan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan