LPSDK Lima Partai di Rembang Nol Rupiah

Kamis, 3 Januari 2019 | 16:04 WIB

Data grafis Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) partai politik peserta Pemilu 2019 di Kapupaten Rembang. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Sebanyak lima partai politik di Kabupaten Rembang melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dengan nominal nol rupiah. Laporan tersebut diterima oleh KPU setempat paling akhir pada Rabu (2/1/2019) pukul 18.00 kemarin.

Komisioner KPU Rembang Maskutin saat ditemui reporter mataairradio menyatakan bahwa secara administratif sebanyak 16 Parpol sudah patuh dalam melaporkan LPSDK. Paling akhir dalam melaporkan LPSDK adalah PBB dan PAN.

Dari 16 Parpol tersebut, nominal LPSDK paling tinggi yaitu Partai Demokrat sebesar Rp 143.687.000 dan ada lima Partai dengan LPSDK nol rupiah yaitu Partai Gerindra, PSI, PBB, PKPI, dan Perindo.

Kutin menambahkan semua Parpol dinyatakan patuh secara administratif namun terkait hasil dari laporan Parpol tersebut pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan menilai apakah dinyatakan patuh atau tidak.

“Alhamdulillah Parpol di Rembang patuh semua Mas,” ungkapnya.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Amin Fauzi menyatakan bahwa pihaknya masih akan mempelajari hasil rekapitulasi LPSDK yang didapat dari KPU Rembang untuk ditindaklanjuti.

Apakah dana kampanye tersebut melebihi batas maksimal dari sumbangan, atau penyumbang tidak jelas identitasnya atau bahkan LPSDK dengan nominal nol rupiah pihaknya belum bisa memberikan statemen resmi dan langkah selanjutnya sebelum mempelajari dan menggelar sidang pleno.

“Kita akan cek dengan LPSDK yang dilaporkan oleh Parpol ke KPU dengan hasil pengawasan kami Mas,” tegasnya.

Musoffa Komisioner KPU Rembang yang lain menyatakan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), adalah kewajiban bagi peserta Pemilu.

Kemudian pada tanggal 25 April 2019 adalah periode penutupan pembukuan LPPDK dan pada tanggal 26 April s/d 2 Mei adalah penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).

Jadi, KAP-lah yang berwenang untuk melakukan audit, dan hasil audit akan disampaikan kepada Peserta Pemilu antara tanggal 1-7 Juni 2019.

 

 

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Mohamad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan