Kuasa Hukum Tuding Kejaksaan Lakukan Banyak Pelanggaran

Senin, 11 Februari 2013 | 17:25 WIB
Eddy Heryanto menjukkan surat dari Kejari Rembang yang bersifat rahasia

Eddy Heryanto menjukkan surat dari Kejari Rembang yang bersifat rahasia

REMBANG, MataAirRadio.net – Kasus dugaan korupsi pengadaan buku untuk SD dan SMP dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) 2010 yang menyeret Bambang Joko Mulyono selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK sebagai tersangka dan telah ditahan sejak 16 Januari lalu, semakin meruncing.

Kuasa Hukum Bambang Joko Mulyono, Eddy Heryanto dalam sesi jumpa pers di kantornya di Jalan Soedirman Rembang, Senin (11/2) pagi menuding pihak Kejaksaan Negeri Rembang telah melakukan banyak pelanggaran.

Menurut Eddy, pelanggaran itu antara lain terkait kapasitas jaksa. Pada kasus yang menjerat Bambang Joko Mulyono, jaksa telah berperan sebagai penyelidik. Padahal, wewenang penyelidikan menurut Eddy telah diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

Kuasa Hukum Bambang Joko Mulyono, Eddy Heryanto juga mengatakan, selain telah melampaui batas kewenangannya, pihak Kejaksaan Negeri Rembang dinilainya tidak memiliki dasar laporan masyarakat atas kasus yang menimpa kliennya.

Menurut Eddy, pelapor kasus korupsi Bambang Joko Mulyono tidak jelas, padahal laporan harus dibuat secara resmi sebagaimana ketentuan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Jika pun pihak Kejaksaan Negeri Rembang menggunakan dasar undang-undang tentang operasi intelejen dalam penanganan kasus dugaan penyimpangan dana alokasi khusus oleh kliennya, itu dinilainya salah penerapan. Karena menurutnya, peran intelejen seperti di kejaksaan, mestinya sekadar memberikan informasi dan tidak menyentuh objek secara langsung.

Belum ada konfirmasi dari pihak Kejaksaan Negeri Rembang atas tudingan ini. Namun yang jelas, pihak kejaksaan telah memperpanjang masa penahanan terhadap Bambang Joko Mulyono.

Seperti diketahui, Bambang Joko Mulyono diduga melakukan tindak pidana korupsi atas pengadaan buku untuk perpustakaan SD dan SMP yang dibiayai dengan DAK 2010 saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Mutu Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Bambang ditahan di Rutan Kelas IIB Rembang sejak 16 Januari lalu. Ia juga dinilai telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp662,5 juta. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



2 comments
  1. firna

    Februari 12, 2013 at 5:49 am

    Hai Pak Para Jaksa da Hakim jangalah bapak takut dengan gongongan edy si pukrul bambu ini, dia tidak paham hukum. pekerjaannya nurut-nurut ngrekam sana sini tapi tidak punya kemampuan babar blas soal hukum. makanya dia cocok untuk jadi tukang bawakan tasnya bupati. jangan takut dengan omelannya. kemana-mana dia cari guru dan penasehat sampai nurut2 baik ke kampus hingga tempat pengacara2 praktik untuk diimingi2 dan dibayar tinggi untuk membela klinya. tapi si edy sendiri tidak punya kapasitas hukum. banyak profesor bayaran dibelakang dia tidak tanggung tanggung mereka dari universitas ternama di jawa, seperti UGM, UNDIP, UI, UNIBRAW dll. tapi jangan takut mereka profesor ngrumpi, bukan profesor lapangan. yang melihat masalah hanya diatas meja dan berdasarkan ngrumpian orang-orang macam edy begini yang mendudukan hukum sebagai sarana pencari kerja bukan pencari keadilan. jangan takut dengan gerandong-gerandong bayaran bergelar profesor, kecuali mereka terjun ke lapangan dengan serius dan sungguh melihat persoalan dari dekat. pasti para profesor akan menemukan fakta dan data lapangan yang mencengangka tentang praktik korupsi di rembang yang sudah menggurita melebihi Jakarta dan Cikeas. Jalan terus pak Sudirman rakyat yag menderita karena ulah koruptor bersama anda!

    Reply
  2. Amrulah

    Maret 1, 2013 at 11:51 am

    Kemendagri Sebut 800 Lebih PNS di Jateng Terindikasi Korupsi

    KABARSEMARANG.COM – DATA Kemendagri 2012 mencatat ada 880 pegawai negeri sipil (PNS) yang terindikasi bermasalah hukum, termasuk di antaranya kasus korupsi.

    Data itu diungkapkan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, seusai membuka sosialisasi Perpres No 59/ 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Pemerintah Daerah di Hotel Grand Candi Semarang, Kamis (28/2).

    Dari data itu, ia meminta, PNS untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perundang-undangan, terkait tipikor, untuk menghindarkan PNS dari permasalahan hukum.

    Menurutnya, adanya ketidaktahuan PNS akan peraturan tersebut dapat memicu terjadinya kasus korupsi. “Ada (PNS) yang terjerat korupsi karena ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal itu mayoritas terjadi di luar Jawa,” ungkapnya.

    Ia juga mengungkapkan banyaknya PNS yang bermasalah hukum itu cukup mengejutkan Kemendagri. Karenanya, PNS harus bisa meningkatkan pengetahuan akan perundang-undangan.

    Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) banyak disorot karena ada terpidana korupsi yang kemudian diangkat menjadi kepala dinas. Namun akhirnya keputusan tersebut dibatalkan gubernur. “Adapun yang bersangkutan juga tahu diri dan memilih mundur dari jabatannya,” ungkapnya lagi.

    Selain mengimbau soal tipikor, pihaknya juga menyampaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2011.

    Dalam hasil audit itu, terdapat 30,3% pemprov yang memiliki kinerja sedang, 14,37% pemkab berkinerja sedang, 5,81% pemkot berkinerja sedang, dan 1,7% pemkab berkinerja rendah. (arl/ks)

    http://www.kabarsemarang.com/kemendagri-sebut-800-lebih-pns-di-jateng-terindikasi-korupsi#.UTAEdkh_MF4.facebook

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan