KPU Rembang Tetapkan DPT Pilgub Jateng 475.730

Kamis, 19 April 2018 | 18:47 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang menggelar rapat pleno rekapitulasi DPS hasil perbaikan di Kantor KPU setempat, Kamis (19/4/2018) siang. (Foto: Mohammad Siroju Munir)

 

REMBANG, mataairradio.com – Daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilgub Jateng 2018 di Kabupaten Rembang ditetapkan sebanyak 475.730 orang.

Hal ini terungkap saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang menggelar rapat pleno rekapitulasi DPS hasil perbaikan di Kantor KPU setempat, Kamis (19/4/2018) siang.

Jumlah DPT tersebut berkurang 6.978 dibandingkan DPS yang sebanyak 482.708.

Komisioner KPU Kabupaten Rembang Nurul Muasiroh mengatakan, 6.978 orang harus dikeluarkan dari daftar pemilih karena berbagai sebab.

“Ada yang karena meninggal dunia, data ganda, serta dicoret karena belum melakukan rekam KTP elektronik dan tidak ada dalam basis data SIAK,” katanya.

Ia menyebutkan, pemilih meninggal dunia sekitar 1.200 orang, data ganda 1.500-an orang, serta dicoret karena belum rekam KTP elektronik dan tidak ada di basis data SIAK 4.101 orang.

“Data pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik maupun yang tidak ada di SIAK akan kami setorkan ke KPU Pusat. Kami menunggu instruksi berikutnya,” tandasnya.

Setelah penetapan di tingkat kabupaten, selanjutnya akan dilakukan penetapan DPT di tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah.

“Setelah DPT ditetapkan, tetap ada pemeliharaan data pemilih karena seiring waktu, memungkinkan pemilih meninggal dunia atau pindah domisili atau alih status ke TNI/Polri,” ujarnya.

Salinan DPT Pilgub Jateng di Rembang diberikan kepada tim sukses pasangan calon, Panwaslu tingkat kabupaten, Kepala Dinpendukcapil, perwakilan Pemkab, Polres, dan Kodim Rembang.

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan