Komitmen Pejabat untuk Antikorupsi Dinilai Masih Rendah

Saturday, 9 December 2017 | 16:04 WIB

Ilustrasi

 

REMBANG, mataairradio.com – Komitmen pejabat publik untuk anti-korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dinilai masih rendah.

Menurut Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang Bambang Wahyu Widodo, salah satunya terlihat dari pelaksanaan proyek pembangunan.

“Proyek pembangunan misalnya revitalisasi Pasar Sale, sempat dikerjakan oleh rekanan yang notabene sudah masuk dalam daftar hitam (black list). Rawan korupsi,” katanya.

Aroma pengondisian lelang meski sudah disediakan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), tetap tercium oleh masyarakat.

Saat bertemu dengan Bupati Rembang Abdul Hafidz, Sabtu (9/12/2017) pagi, Bambang mengaku belum sempat menyampaikan persoalan yang disorotinya itu.

Ia berdalih, momentumnya tidak pas, karena dirinya mengaku tidak sengaja bertemu di sebuah warung makan di bilangan Jalan Slamet Riyadi, Mondoteko, Rembang.

“Yang jelas, saran perbaikan yang ingin saya ajukan adalah memperbaiki komitmen pejabat, terutama soal semangat untuk tidak korupsi,” katanya.

Rendahnya semangat pejabat untuk tidak antikorupsi, menurutnya, terukur dari kelompok kerja (Pokja) proyek, yang diduga penuh intervensi dari penguasa dan tidak transparan.

Sementara itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam sebuah kesempatan mengatakan, di lingkungan Pemerintah sudah tidak lagi dikenal istilah fee proyek atau potongan.

Ia berharap, pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan dengan baik, tanpa penyimpangan.

Tahun ini, pihaknya pun mengejar predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan