Kinerja PNS Rembang Dipertanyakan

Minggu, 20 Januari 2013 | 15:38 WIB

REMBANG – MataAirRadio.net, Kinerja sejumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Rembang pantas dipertanyakan. Sebab, tak hanya keluyuran pada saat jam kerja, beberapa PNS juga seperti sulit membuang kebiasaan lama, pulang sebelum waktunya.

Setidaknya pantauan reporter MataAir Radio selama sepekan terakhir menunjukkan hal itu. Atas hasil pantauan ini, pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD masing-masing pun pantas menilik, apakah PNS yang demikian memang tidak diberikan pekerjaan ataukah sengaja dibiarkan bertindak demikian.

Dikonfirmasi mengenai masih adanya sejumlah PNS yang tidak disipilin dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Suparmin menyatakan, pembinaan terhadap pegawai sudah dilakukan melalui rapat koordinasi dan sejenisnya.

Pembinaan PNS, kata Suparmin juga sudah dilakukan melalui SKPD setempat. Menurutnya pembinaan dilakukan setiap tahun dan setiap Kepala SKPD bertanggung jawab atas kedisiplinan PNS di lingkungannya.

Mengenai distribusi beban kerja kepada setiap PNS di beberapa SKPD, Suparmin tidak banyak berkomentar. Hanya, pihaknya memastikan setiap PNS yang tidak masuk kerja tetap akan dihitung akumulatif.

Namun, Suparmin menegaskan, tetap saja SKPD setempat yang menjadi ujung tombak pengukur tingkat kedisplinan PNS. Karena itu, ia mengharapkan sesekali satuan polisi pamong praja menggelar razia kedisiplinan PNS.

Ia menjamin setiap PNS yang tidak disiplin akan dijatuhi sanksi sebagaimana tingkat pelanggarannya, mulai dari teguran tertulis hingga pemecatan dengan atau tidak dengan hormat.

Sampai dengan 31 Desember 2012, sudah ada lima orang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang menerima sanksi atas pelanggaran kedisiplinan . Empat di antaranya diberhentikan tidak dengan hormat, dan seorang lainnya diturunkan pangkatnya karena melakukan tindak asusila. (Pujianto)




2 comments
  1. firtam

    Januari 20, 2013 at 5:19 pm

    ya begitulah kalo pimpinanny jelek alias korupsi dibawahnya pasti berulah. bisa jadi itu cara mereka protes. apalagi PNS rembang ni kan seperti romusha. diperkejarkan harus sesuai jam kerja tetapi hak-haknya tidak diberikan. hak makan siang saja tidak diberikn, padahal kalo harus bekerja sampai 15.30 mestinya uang ada makan siang. semua kabupten sudah memberikan insentif bulanan diluar gaji minimal 350rb bahkan ada yang mendekati satu juta, seperti blora, pati, kudus, jepara, grobogan, bojonegoro dan tuban. hanya Rembang saja yang belum! para pejabat tidak rela memberikan hak ini karena menindas aparat birokrasi itu lebih mudah daripada guru atau pejabat lainya. dan kalo uang sebesar itu diberikan kepada semu PNS dirembang akan membuat para koruptor kehilangan hak fee proyeknya karena jumlah anggaran untuk proyek berkurang. bagaimana mereka suruh bekerja baik dan bener kalo persoalan yg sudah jadi haknya saja tidak dikasih? tapi syukurlah pelayanan masih bisa dipertahankan, meskipun mereka tahu bagaimana kiprah dan sepak terjang para bos besarnya yang korupsi begitu besar mereka tidak memboikot. itu sudah kesabaran luar biasa. ya kalo munya murid kencing pada tempatnya ya pimpinan ya harus memberi tauladan bukan senbaliknya. Untung hanya kluyuran, bagaimana kalo memboikot pelayanan, lha wong hak-hak mereka ya tidak diberikan.

    Reply
  2. triw

    Januari 21, 2013 at 12:16 am

    parmin itu bisa menjadi kepala BKD justru karena akumulasi pelanggawaran dan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang menjulang tinggi. mulai dari jual beli CPNS 2009, pengangkatan tenaga honorer hingga mutasi dan promosi jabatan. belum lagi korupsi penggunaan anggaran BKD. jadi di rembang itu bis kebalikan kalo akumulasi kejahatan semakin banyak, justru dianggap pahlawan dan dijadikan pejabat tinggi karena itu pertanda dia sukses melawan aturan dan melawan hukum. contohnya seperti Asuparmin ini!

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan