Ketimpangan Sosial di Indonesia Disebut Terburuk Ketiga di Dunia

Kamis, 7 Desember 2017 | 17:47 WIB

Putri sulung mendiang Gus Dur, Alissa Qotrunnada Munawaroh atau yang akrab disapa Alissa Wahid saat wawancara dengan mataairradio di kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri, Kamis (7/12/2017). (Foto: Wahyu Salvana)

REMBANG, mataairradio.com – Ketimpangan sosial di Indonesia disebut berada di peringkat terburuk ketiga di dunia, setelah Rusia dan Thailand.

Aktivis dalam bidang sosial dan keagamaan Alissa Wahid mengatakan, Indonesia memiliki 28 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, kesenjangan antara satu persen dari jumlah penduduk Indonesia yang kaya, dengan mereka yang miskin, disebutnya sangat lebar.

Jika ketimpangan terus melebar, maka menurutnya, problem sosial di Indonesia akan menjadi semakin banyak.

“Masalah sosial itu misalnya harapan hidup yang rendah dan problem kesehatan yang kompleks,” terangnya.

Dalam kondisi yang demikian, putri sulung Gus Dur ini menilai, biaya yang harus dikeluarkan Negara untuk mengatasi ketimpangan sosial, akan sangat tinggi.

Di sela kunjungannya bersama sang ibu Sinta Nuriyah di kediaman Kiai Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Kamis (7/12/2017), Alissa mencontohkan provinsi yang memiliki ketimpangan sosial tinggi.

“Papua Barat, merupakan provinsi termiskin di Indonesia, sedangkan daerah itu memiliki potensi ekonomi yang terbesar. Ini kan keterlaluan,” ujarnya.

Lalu Daerah Istimewa Yogyakarta. Koordinator Jaringan Gusdurian ini mengatakan, tingkat kemiskinan warga di provinsi itu juga masih di atas rata-rata.

Alissa berpendapat, Pemerintah perlu basis bukti data lapangan yang konkrit guna mengatasi masalah ketimpangan sosial.

“Sebab, sebagian kebijakan Pemerintah masih berdasarkan pada asumsi, bukan data riil di lapangan,” katanya.

Pada perbincangan dengan mataairradio, Alissa menyebut sudah ada langkah maju dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial warganya.

“Misalnya yang dulu bantuan langsung tunai, kini sudah diinovasikan dengan bantuan berupa beras, yang tujuannya untuk menggerakkan rantai ekonomi,” katanya.

Namun kebijakan itu masih menuai kendala, terutama terkait pemasok.

Dalam hal ini, Kementerian Sosial mesti bekerjasama dengan kementerian lainnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan