BPKP Mulai Hitung Kerugian Negara Kasus PPID Rembang

Kamis, 5 September 2013 | 15:11 WIB
Kepala Seksi Pidsus Kejari Rembang, Ali Mukhtar. (Foto:Puji)

Kepala Seksi Pidsus Kejari Rembang, Ali Mukhtar. (Foto:Puji)

REMBANG, MataAirRadio.net – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah mulai melakukan audit perhitungan kerugian negara atas kasus dugaan korupsi proyek peningkatan infrastruktur daerah atau PPID tahun 2011 di Kabupaten Rembang.

Empat orang auditor dari BPKP Jawa Tengah tiba di kantor Kejaksaan Negeri Rembang, Kamis (5/9) sekitar jam sepuluh pagi. Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasi Pidsus Kejari Rembang Ali Mukhtar mengatakan, pada audit tahap pertama, fokusnya masih mengumpulkan data.

Menurutnya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui BPKP sebelum nilai kerugian negara atas kasus dugaan korupsi PPID 2011, dibeber. Setelah pengumpulan data, tim dari BPKP akan memilahnya. Selain itu juga akan dilakukan wawancara dengan sejumlah saksi untuk kroscek.

Ali Mukhtar memperkirakan, serangkaian proses tersebut memerlukan waktu sekitar satu bulan. Jika tidak ada kendala, sebagaimana pada audit tahap pertama, nilai kerugian negara atas kasus tersebut akan diketahui pada awal Oktober mendatang.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Rembang mengungkapkan, pada audit tahap pertama, tim audit dari BPKP meminta dokumen kontrak PPID yang memuat rencana anggaran dan belanja atau RAB dan gambar proyek.

Atas permintaan tersebut, pihak kejaksaan langsung memberikannya. Namun, di tahap awal ini, dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan proyek tersebut belum disinggung oleh para auditor. Ali memperkirakan, dokumen itu akan ditanyakan di pemeriksaan mendatang.

Untuk diketahui, dokumen pertanggungjawaban PPID 2011 yang dikantongi penyidik kejaksaan, antara lain memuat bukti penyimpangan berupa “mark-up” jumlah pekerja dalam proyek tersebut. Proyek itu hanya dikerjakan oleh sekitar 20 orang. Namun dalam laporan, disebutkan dikerjakan oleh 370 orang pekerja.

Kejaksaan Negeri Rembang telah menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang Agus Supriyanto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abdul Muttaqin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PPID 2011.

Proyek senilai Rp1,5 miliar itu merupakan peningkatan dan pemeliharaan jalan dari Desa Wonokerto Kecamatan Sale hingga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem sepanjang 6,9 kilometer. Kejari Rembang memeriksa 18 saksi untuk penetapan kedua tersangka tersebut. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan