Kepala Kanwil BPN Diperintah Tinjau Pengaduan Warga Dorokandang

Rabu, 26 Oktober 2016 | 16:01 WIB
Stasiun Lasem tempo dulu. (Foto: fanikovsky.files.wordpress.com)

Stasiun Lasem tempo dulu. (Foto: fanikovsky.files.wordpress.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah diminta oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk memeriksa dan meninjau kebenaran pengaduan warga Desa Dorokandang Kecamatan Lasem.

Pengaduan itu terkait konflik antara 258 warga Desa Dorokandang dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). PT KAI menaikkan tarif sewa lahan milik Negara hingga 10 kali lipat. Warga menolak tarif baru itu, apalagi pembayarannya dihitung mundur lima tahun, selama kurun 2009-2014.

Ketua Forum Pemukim Lahan Eks Rel dan Stasiun Kereta Api di Desa Dorokandang Eddy Heryanto kepada mataairradio.com mengungkapkan, keterangan bahwa Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah diminta meninjau pengaduan warga itu diperolehnya via surat tembusan dari Menteri ATR.

“Surat itu kami terima seminggu kemarin. Saya kira dalam waktu dekat, pihak Kanwil BPN Jawa Tengah dan Kepala BPN Rembang akan turun ke lapangan untuk memeriksa dan meninjau pengaduan kami,” ujarnya ketika ditemui pada sebuah kesempatan di Pengadilan Negeri Rembang.

Sebelumnya, Eddy yang seorang pengacara tetapi dalam hal ini berlaku sebagai perwakilan warga Desa Dorokandang mengadu ke Presiden RI, Menteri Agraria, Menteri BUMN, dan Direktur Utama PT KAI tentang penyewa-nyewaan lahan eks PT KAI di wilayah desanya.

“Saya katakan berulang kali, kami bukannya tidak mau pindah dari lahan eks PT KAI. Tetapi mesti jelas dulu, PT KAI mau menggunakan lahan itu buat apa. Selain itu, sejak 1970 yang bayar SPPT itu warga bukan KAI,” terangnya dengan nada tegas.

Mengenai hak guna bangunan (HGB) yang dimiliki PT KAI per 2013, Eddy membenarkannya. Tetapi HGB ini menurutnya tidak digunakan sesuai peruntukan yaitu untuk usaha terkait perkeretaapian, tetapi justru disewa-sewakan oleh PT KAI kepada warga, bahkan sejak 45 tahun lalu.

“Pertanyaannya sejak kapan PT KAI menyewa-nyewakan lahan. Itu melanggar Pasal 6 Undang-undang tentang Agraria. Hal itu bertentangan dengan semangat reformasi agraria yang dicanangkan oleh Presiden,” katanya.

Sementara itu, disinggung tentang laporan PT KAI kepada polisi yang dialamatkan kepadanya dengan dugaan pendudukan tanah negara tanpa izin, ia menyebut laporan tersebut tidak berlanjut. Ia menyebut laporan KAI itu menjurus kriminalisasi terhadap dirinya.

“Penyidik (polisi) pasti tahu. Penggunaan lahan eks PT KAI itu sudah lebih dari 30 tahun. Kalau baru dipersoalkan sekarang, itu sudah basi. Jika dipaksakan, kami akan adukan penyidik ke Kapolri, Komnas HAM, dan Propam. Sekarang nyatanya tidak berlanjut,” tegasnya.

Ia menambahkan, atas surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang memperintahkan Kepala Kanwil BPN Jateng meninjau kebenaran aduan warga, masyarakat setempat yang terkait sudah diberitahunya. Umumnya, mereka menyambut gembira dan berharap segera direspon.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan