Kelompok Difabel Butuh Perhatian Pemerintah

Kamis, 17 Januari 2019 | 18:53 WIB

Kelompok difabel atau penyandang cacat mengeluhkan tidak adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang. (Foto: mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Kelompok difabel atau penyandang cacat mengeluhkan tidak adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap kelompoknya. Padahal jumlah disabilitas di Rembang terhitung cukup besar.

Rudi Yulianto, Ketua Difabel Multi Karya Rembang (DMKR) yang merupakan salah satu organisasi difabel di Kabupaten Rembang menilai, Pemkab Rembang masing mengabaikan kelompok difabel dalam menentukan kebijakan.

“Misalnya dalam pembangunan fasilitas publik seperti trotoar, kantor-kantor pemerintah tidak ada yang khusus buat penyandang cacat,” ujarnya.

Ia mengatakan, seharusnya Pemkab Rembang mencotoh Pemkot Surakarta karena berbagai kebijakan yang diambil dan infrastruktur yang dibangun, meenyesuaikan kondisi kaum difabel.

Salah satunya adalah rumah singgah difabel yang belum terdapat di Rembang, padahal dengan adanya rumah singgah, maka siapapun yang masuk dalam kategori difabel bisa berinteraksi dan berkumpul disana.

“Selama ini kelompok difabel masih dipandang sebelah mata di kalangan masyarakat,” katanya.

Ia menyebutkan, saat ini anggota difabel yang bergabung di DMKR untuk Wilayah Rembang saja sudah 137 anggota. Sedangkan untuk seluruh Rembang mencapai seribu lebih.

Penasehat DMKR, Jalaludin menyatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Rembang, tutup mata terhadap kelompok difabel di Rembang.

“Kelompok difabel harus dibekali keterampilan agar mereka tidak mengantungkan hidup pada keluarga maupun orang lain,” tandasnya.

Perlu adanya pelatihan-pelatihan seperti menjahit, otomotif, atau yang lain sesuai dengan minat bakatnya. Dalam hal ini, ia menilai pemerintah luput pada tingkat eksekusi.

Jalaludin yang juga merupakan Kepala Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang ini berharap, agar penyandang disabilitas di Rembang bisa berkehidupan layak seperti orang normal yang lain.

“Hal tersebut bisa terjadi jika Pemerintah aktif untuk jemput bola dan tidak menunggu adanya laporan saja,” pungkasnya.

Sementara itu Sri Wahyuni Kepala Dinsos PPKB saat dihubungi reporter mataair radio belum memberikan statemen resmi dalam menanggapi tudingan tidak adanya perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dinsos PPKB.

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Muhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan