Kejari Rembang Setor Rp816,5 Juta ke Kas Negara

Senin, 14 Maret 2016 | 19:13 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Rembang Efendi (kanan) saat ekspos penyetoran uang pengganti kerugian negara dari sejumlah kasus korupsi di kabupaten ini, dengan didampingi Kasi Pidsus Eko Yuristianto, Senin (14/3/2016) pagi. (Foto: Pujianto)

Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Rembang Efendi (kanan) saat ekspos penyetoran uang pengganti kerugian negara dari sejumlah kasus korupsi di kabupaten ini, dengan didampingi Kasi Pidsus Eko Yuristianto, Senin (14/3/2016) pagi. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kejaksaan Negeri Rembang telah menyetorkan uang sekitar Rp816,5 juta akibat kerugian negara dari sejumlah kasus korupsi yang terjadi di daerah ini pada 2015 ke kas negara.

“Jumlah uang yang disetorkan sesuai dengan amar putusan pengadilan. Wajib disetorkan,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Rembang Efendi.

Ia menyebutkan, kerugian negara dari kasus korupsi yang disetorkan itu antara lain Rp400 juta berasal dari terpidana kasus korupsi proyek DPU yang merupakan mantan Kepala Bidang Bina Marga Raharjo.

“Lalu Rp196,5 juta dari terpidana kasus yang sama Abdullah Nor. Abdullah adalah rekanan proyek yang pejabat pembuat komitmennya, Raharjo,” bebernya.

Selain itu, masing-masing Rp20 juta dari Anggota DPRD nonaktif Rembang M Nurhasan dan dari anak buahnya Ali Ma’sum yang menjadi terpidana kasus korupsi dana hibah fiktif.

“Juga Rp180 juta dari Muslih, terpidana korupsi tukar gulih tanah aset Desa Sidorejo Kecamatan Sedan. Mestinya ada satu lagi dari Sholih mantan Kades Sidorejo atas kasus yang sama, senilai Rp194,5 juta. Tapi belum dibayar,” terangnya.

Tidak hanya uang pengganti, Efendi pun menyebut Kejari akan menyetorkan uang denda dari beberapa kasus korupsi. Total uang denda yang telah menjadi putusan pengadilan mencapai Rp300 juta.

“Rincian denda yang akan ditagih antara lain masing-masing Rp50 juta dari Raharjo dan Abdullah Nor,” sebutnya.

Selain itu, juga masing-masing Rp50 juta dari Sinarman dan Chaeron yang merupakan PPK proyek sekaligus mantan pejabat DPU Rembang, serta Rp50 juta dari Ali Mustakim rekanan proyek DPU.

“Dan Rp50 juta dari M Nurhasan (anggota DPRD; terpidana kasus dana hibah fiktif untuk mushala),” imbuhnya.

Dengan tambahan uang denda yang akan segera disetorkan, maka jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan dari kasus korupsi di Rembang pada 2015 mencapai Rp1,1 miliar.

Kajari Rembang menambahkan, uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi tersebut, disetorkan melalui bendahara penerima di kejaksaan negeri setempat.

“Kerugian negara itu timbul dari sejumlah modus korupsi, seperti pengurangan volume dan spesifikasi proyek,” tambahnya.

Terhadap terpidana yang belum memenuhi putusan pengembalian kerugian negara, akan ditagih sampai yang bersangkutan memenuhi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan.

“Tidak ada batas waktu penagihan dan bisa dilakukan penyitaan guna membayar uang pengganti,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan