Berkas Kasus Salim Dilimpahkan ke Kejati, Kuasa Hukum Kaget

Rabu, 21 Agustus 2013 | 14:13 WIB
Eddy Heryanto, Kuasa hukum Mochmmad Salim. (Foto:Puji)

Eddy Heryanto, Kuasa hukum Mochmmad Salim. (Foto:Puji)

REMBANG, MataAirRadio.net – Penyidikan terhadap Bupati Rembang Mochammad Salim telah dirampungkan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi penyertaan modal ke PT RBSJ itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada pekan lalu.

Sampai dengan Rabu (21/8) pagi, Kejaksaan masih meneliti berkas penyidikan Salim. Jika sudah dinyatakan lengkap maka akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut dan disertai permintaan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Tengah.

Kuasa Hukum Mochammad Salim, Eddy Heryanto mengaku kaget dengan pelimpahan berkas kasus kliennya. Menurut Eddy, pelimpahan berkas penyidikan tersebut terkesan tergesa-gesa. Sebab dia menganggap, penyidik masih perlu melengkapi lagi pemeriksaan. Apalagi kliennya baru sekali diperiksa sebagai tersangka. Ia menyebut, ada saksi yang meringankan, namun belum dimintai keterangan.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan, masa penelitian berkas penyidikan Salim berlangsung selama 14 hingga 20 hari. Penelitian bisa menghasilkan keputusan lengkap atau tidak lengkap berkas tersebut. Jika belum lengkap, Polda wajib melengkapinya, sedangkan jika sudah, akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

Eddy menilai, mestinya pelimpahan berkas kasus kliennya menunggu kejelasan surat izin penahanan yang telah dikirimkan Polda Jateng ke Presiden. Apalagi, turun surat atau tidak dari Presiden, kliennya bisa ditahan kalau dianggap bersalah.

Seperti diketahui, Salim diduga terlibat dalam korupsi penyertaan modal ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan dana APBD 2006 dan 2007 senilai total Rp35 miliar. RBSJ sebagai holding company mengelola beberapa unit usaha, di antaranya perkebunan dan unit SPBU.

Namun melalui laporan hasil audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya penyertaan modal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp5,5 miliar. Setelah beberapa kali molor, BPK kemudian mengeluarkan audit hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp4,19 miliar dari penyertaan modal tersebut. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan