Kasus Pungli PPP, Penyidik Butuh Keterangan Ahli

Senin, 18 September 2017 | 15:44 WIB

Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Rembang yang juga Wakapolres setempat Komisaris Pranandya Subyakto memberikan keterangan pers seputar perkembangan penanganan kasus dugaan pungli bantuan traktor tangan terhadap Kelompok Tani Karya Mulya II Desa Nglojo Kecamatan Sarang, Senin (31/7/2017). (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

REMBANG, mataairradio.com – Penyidik pada Kepolisian Resor Rembang butuh keterangan dari saksi ahli dalam penanganan kasus tangkap tangan pungutan liar (Pungli) di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung.

Wakil Kapolres Rembang Komisaris Pranandya Subiyakto mengatakan, saksi ahli yang dimaksud berasal dari Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah di Semarang.

Seperti diketahui, PPP Tasikagung berwenang merekomendasikan penerbitan izin bagi nelayan, dalam hal ini Surat Izin Berlayar (SIB) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada PTSP Jawa Tengah.

Menurut Wakapolres yang juga Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Rembang, keterangan saksi ahli diperlukan untuk menguatkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka maupun calon tersangka lain.

“Dari penyidik sudah mengajukan permohonan saksi ahli di Semarang. Kami menunggu waktu, apakah penyidik yang ke Semarang atau ahli yang akan datang ke Rembang,” katanya pada Senin (18/9/2017) siang.

Pihaknya yakin atas adanya satu lagi tersangka dalam kasus tangkap tangan Pungli sebesar Rp68 juta lebih terhadap 90 orang nelayan yang hendak mengurus SIB melalui otoritas Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit.

“Proses penyidikan kasus Pungli jalan terus. Tentunya (tersangka) tidak hanya satu. Nanti rekan media saya kasih tahu. Calon tersangka baru di atasnya atau atasan (tersangka saat ini),” papar Wakapolres.

Pranandya menekankan, penetapan tersangka baru tidak bergantung pada keterangan saksi ahli. Ditegaskannya bahwa keterangan saksi ahli hanya untuk menguatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

“Penetapan tersangka baru tidak bergantung ahli; bisa menunggu ahli tapi bisa juga tidak. Keterangan ahli untuk menguatkan perbuatan pidana atau melanggar undang-undang,” pungkas dia.

Pada tangkap tangan 14 Agustus 2017 di Kantor PPP Tasikagung, polisi dan Tim Saber Pungli menangkap Kepala Seksi Kesyahbandaran Agus Hari Prabowo (40) warga Kauman Pati Kidul, Pati.

Tersangka Agus meminta pembayaran atas penerbitan rekomendasi Surat Izin Berlayar dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit melebihi yang diatur di Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017.

Pergub tentang Perubahan Tarif Restribusi Daerah Provinsi Jateng mengatur bahwa kapal nelayan cantrang dengan bobot mati 11-30 gross ton (GT) dikenakan tarif sebesar Rp100.000 per GT.

Namun selain retribusi itu, tersangka mengutip secara liar sebesar Rp759.000 per kapal kali 90 kapal atau total sebesar Rp68,31 juta. Jika pungutan liar tidak dibayarkan, maka SIB tidak akan dikeluarkan.

Agus dijerat dengan Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya, penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan