Inspektorat Diperintahkan Selidiki Kasus Sendangwaru

Sabtu, 2 Maret 2013 | 14:57 WIB

REMBANG, MataAirRadio.net – Kasus dugaan penyelewengan dana desa oleh Kades Sendangwaru, Nur Wahyudi direspon Bupati. Inspektorat diminta segera turun menyelidiki kasus ini.

Kasubag Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Gunari kepada reporter MataAir Radio, Sabtu (2/3) siang mengungkapkan, Bupati memberikan mandat khusus kepada Inspektorat.

Ia menjelaskan, setelah menerima laporan via surat yang disampaikan Pemerintah Kecamatan Kragan, Bupati langsung memanggil pihak Inspektorat, Bagian Tata Pemerintahan, dan Camat Kragan.

Menurut Gunari, kasus Sendangwaru mengundang perhatian publik setidaknya di Kecamatan Kragan, sehingga pemeriksaan perlu segera dilakukan serta dituntaskan.

Secara khusus, Gunari mengonfirmasi bahwa sampai dengan 2 Maret ini, laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) tahap kedua 2012 untuk Desa Sendangwaru memang belum beres.

Bahkan, dari hasil pantauannya, pelaksanaan proyek fisik yang dibiayai dengan ADD tersebut belum beres. Pemerintah desa sebenarnya sudah diberikan kesempatan membereskannya hingga molor dua kali, yakni sebelum akhir tahun dan sebelum 31 Januari 2013.

Namun tetap saja, sampai sekarang, laporan pertanggungjawaban yang sudah menjadi kewajiban pemerintah desa setempat melalui kepala desa, belum kunjung terselesaikan.

Atas keterlambatan LPj ini, pihaknya sudah melaporkannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika melakukan pemeriksaan rutin tahunan. Menurut Gunari, auditor BPK sempat kaget.

Seperti diketahui, Kades Sendangwaru Nurwahyudi dituntut mundur dari jabatannya oleh warga desa setempat. Warga menuding Kades menyelewengkan dana desa untuk keperluan pribadi dan belum dipertanggungjawabkan. Dana desa itu antara lain ADD 2012, hasil penjualan aset desa, dan dana seleksi perangkat desa.

Khusus terkait dugaan penyelewengan ADD 2012 yang pos anggaran fisiknya dialokasikan untuk pembangunan balai desa, Nur Wahyudi telah mengonfirmasi bahwa mundurnya waktu pembangunan kembali balai desa bukan lantaran dirinya ingkar janji atau mau lari dari tanggung jawab. Sementara tudingan lainnya ia belum memberikan tanggapan.

Warga telah menganggap kades cedera janji, sebab sebelumnya di depan mereka Nur Wahyudi mengakui ada dana yang dipakai untuk keperluan pribadi. Ia siap mengganti, namun janji itu diingkari. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan