FPPP Pertanyakan ke Pemkab Soal Darurat Bencana

Senin, 13 Januari 2020 | 19:24 WIB

Protes warga terhadap konsidi jalur Tireman-Galonan yaitu menanami jalan dengan pohon pisang pada Ahad (5/1/2019). (Foto: warganet)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Beberapa persoalan terkait bobroknya infrastruktur jalan yang terjadi di lingkup Kabupaten Rembang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya respon dari Pemerintah Daerah (Pemda) dianggap lambat dalam menangani problem tahunan ini.

Misalnya, dalam penanganan Jalur Tireman-Galonan, Kasreman-Punjulharjo, Pertigaan Pandangan Pemda hanya memberikan janji-janji saja sehingga masyarakat dipaksa untuk memaklumi persoalan tersebut.

Penanganan jalur Kasreman-Punjulharjo oleh Bupati dijanjikan akan ditangani pada Mei-Juni 2020 mendatang dengan anggaran sebesar satu sampai satu setengah miliar, hal tersebut diketahui saat kunjungan Abdul Hafidz ke Desa Kasreman baru-baru ini.

Ketua Forum Pemerhati Pelayanan Publik (FPPP) Afif Hartiyadi menyatakan harusnya definisi soal darurat bencana ditinjau kembali sehingga pengertian tentang darurat bencana tidak hanya kekeringan, longsor, maupun banjir. Namun lubang jalan yang ada dimana-mana masuk dalam kategori darurat bencana. Sebab jika tidak segera diperbaiki maka berpotensi mengakibatkan adanya korban maka sifatnya menjadi darurat.

“Kalau jalan rusak masuk kategori darurat kan bisa langsung ditangani, karena biasanya alasan yang dipakai kan masih dianggarkan atau masih diajukan. Kalau darurat kan harus segera. Apakah harus menunggu korban kecelakaan baru jalan diperbaiki, itupun hanya ditambal saja,” tegasnya.

Konsekuensi logis jika jalan rusak masuk dalam kategori darurat bencana maka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bahkan pihak swasta bisa ikut andil dalam menangani kondisi darurat tersebut seperti saat droping air pada waktu musim kemarau.

Dirinya juga mempertanyakan kinerja dari bagian perencanaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang (DPUTaru) dalam memprediksi rusaknya jalan dimusim hujan. Padahal memprediksi jumlah gaji pegawai seluruh Rembang saja sanggup dan tidak meleset tapi kenapa memprediksi rusaknya jalan tidak sanggup.

“Lha seharusnya kan bagian perencanaan di OPD terkait bisa memprediksi bahwa jalan-jalan pada musim penghujan banyak yang rusak, sehingga saat ditanya masyarakat jawabnya jangan sampai baru dianggarkan atau baru direncanakan. Lha prediksi gaji pegawai saja bisa detil sampai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tapi tidak bisa memprediksi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak seperti rusaknya jalan,” pungkasnya.

Afif berharap agar pemakluman masyarakat terhadap kondisi yang menyedihkan tersebut jangan dimanfaatkan oleh Pemerintah. Dia menilai kepemimpinan Abdul Hafidz selama delapan tahun (tiga tahun PJ Bupati) tidak banyak perubahan yang terjadi di Rembang.

Penulis : Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan